Rabu 16 Feb 2022 07:48 WIB

Sudah Lakukan Kajian, Ini Pandangan PJ Ketua Umum PB HMI Soal Pemindahan IKN

Romadhon juga menyinggung soal populasi masyarakat di Pulau Jawa yang sangat padat.

Jembatan Mahkota II yang terbentang di atas Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (7/2/2022). Samarinda yang merupakan Ibu Kota Kalimantan Timur tersebut menjadi salah satu Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dalam sektor energi terbarukan.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Jembatan Mahkota II yang terbentang di atas Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (7/2/2022). Samarinda yang merupakan Ibu Kota Kalimantan Timur tersebut menjadi salah satu Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dalam sektor energi terbarukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Penajam Paser, Kalimantan Timur menuai sejumlah pro dan kontra. Ribuan orang dikabarkan membuat petisi penolakan atas rencana pemindahan IKN. Namun di sisi lain, tak sedikit juga pihak yang memberikan dukungan untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.

Salah satu dukungan datang dari PJ Ketua Umum PB HMI, Romadhon Jasn. Ia menilai rencana pemindahan dan pembangunan IKN tersebut lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga

“Kita sudah melakukan kajian terkait rencana pemerintah untuk memindahkan dan membangun IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Dalam kajian yang kami buat, terdapat sejumlah alasan mengapa program ini menjadi penting dan potensial memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Salah satu alasannya adalah untuk memupus istilah pembangunan nasional yang selama ini terkesan jawasentris. Dengan adanya rencana ini, maka ide pemerataan ekonomi nasional menjadi lebih memungkinkan," kata Romadhon, Rabu (16/2/2022).

Menyoal soal ide pemerataan ekonomi nasional di balik mega proyek IKN, Romadhon menyebut inisiasi tersebut mampu mengurangi dominasi pulau Jawa terhadap PDB Nasional. Hal itu dipertegas melalui data yang dikutipnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018.

“Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018 bisa dijadikan referensi berpikir, mengapa ide pemindahan IKN menjadi masuk akal. Dalam beberapa tahun belakangan, kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap PDB sangat dominan. Pulau Jawa mencatatkan kontribusi sebanyak 58,49 persen. Sumatera sebesar 21,54 persen. Diikuti oleh Kalimantan sebesar 8,05 persen. Sedangkan pulau-pulau lain memberikan kontribusi terhadap PDB dikisaran 2-6 persen," ujarnya.

Romadhon juga menyinggung soal populasi masyarakat di Pulau Jawa yang sudah terlampau padat. Tercatat Jawa saat ini dihuni oleh 149 Juta penduduk. Catatan ini membuat Pulau Jawa menjadi pulau yang paling banyak dihuni di Dunia. 

“Pulau Jawa sudah terlalu padat. Tercatat 149 Juta penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Jumlah ini menempatkan Jawa sebagai Pulau yang paling banyak dihuni oleh manusia di dunia. Dan perlu kita garis bawahi, bahwa alasan kuat mengapa Jawa selalu menjadi magnet bagi masyarakat luar Jawa untuk bermigrasi ke pulau ini pertama-tama adalah soal Ekonomi. Kemudian disusul oleh faktor pendidikan dan kesehatan," Romadhon.

Tak hanya padat secara jumlah penduduk, menurut Romadhon sebaran industri di pulau Jawa juga sudah terlampaui dominan. 

“52 persen industri pengolahan terdapat di Pulau Jawa. Sementara itu, Pulau Sulawesi, Kalimantan dan Papua masih berada di bawah 10 persen. Padahal kita tahu Kalimantan dan Sumatera memiliki bahan baku yang sangat melimpah. Alasan mengapa pulau-pulau di luar Jawa tak mampu meraih hasil maksimal adalah minimnya sarana dan prasana. Catatan ini tentu sangat ironis," kata dia.

Romadhon berharap mega proyek pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser akan memberikan dampak positif bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. 

“Ini tenju menjadi harapan kita semua. Dengan pindahnya Ibu Kota Nasional ke Penajam Paser, Kalimantan Timur, maka potensi sebaran ekonomi, investasi, penduduk, dan infrastruktur penunjang lainnya sangat mungkin direalisasikan. Sekalipun proyek ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, namun kita yakin pemerintah miliki kalkulasi matang untuk mewujudkan rencana ini," kata Romadhon.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement