REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengadakan Sekolah Politik bagi pengurus di tingkat wilayah. Kali ini Sekolah Politik PPP digelar di Hotel Claro, Kota Makassar, Jumat (11/2/2022).
Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengatakan, sekolah politik ini wajib diikuti oleh ketua, sekretaris dan ketua bidang OKK DPW PPP sebagai bentuk penguatan Islam sebagai ideologi partai.
"Memang diwajibkan seluruh kader di semua tingkatan. Tapi ini khusus untuk 20 ketua, sekretaris dan OKK DPW PPP. Kenapa penting, karena kecendrungan sekarang susah membedakan diri sebagai partai politik yang Islam dengan partai lain," kata Amir saat membuka kegiatan tersebut.
Ketua Fraksi PPP DPR RI itu menjelaskan, sekolah politik ini digagas oleh para senior partai berlambang Ka'bah dengan pengurus DPP. Forum yang diadakan di Makassar saat ini merupakan edisi ketiga.
Sebelumnya, sekolah politik telah digelar khusus untuk pengurus DPP PPP di Bangka Belitung. Kemudian, edisi kedua berlangsung di Bogor, Jawa Barat, yang diikuti sejumlah petinggi DPW. Mereka yang tidak ikut pada edisi kedua diwajibkan menuntaskan forum ketiga saat ini.
"Semua peserta wajib mengikuti semua sesi dan apabila ada yg dianggap belum bisa lulus, menjadi catatan DPP untuk proses selanjutnya. Termasuk untuk menjadi calon legislatif. Bukan mengancam, tapi untuk mengingatkan saja bahwa ini wajib," tegas Amir.
Selain untuk pengurus di tingkat DPW, sekolah politik ini menurutnya juga akan diadakan bagi pengurus tingkat DPC atau kabupaten kota. Dia berharap output dari forum tersebut mendorong pengurus bisa memaksimalkan perjuangan partai.
"Harapannya bagaimana PPP kembali jadi pilihan umat, bagaimana ppp menjadi satu-satunya partai yang memperjuangkan ideologi Islam. Kalau itu bisa dipahami umat, tidak perlu kita memaksa orang untuk memilih PPP," tandasnya.
Sekolah politik PPP di Makassar ini akan berlangsung hingga 13 Februari 2022, dengan menghadirkan empat pemateri antara lain Endin Soefihara selaku Kepala Sekolah Politik PPP dan Lukman Hakim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika