Desakan penundaan PTM
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban meminta agar pemerintah kembali mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level yang lebih tinggi. Hal itu agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen bisa kembali ditunda.
Penundaan PTM, menurut Prof Zubairi, harus dilakukan mengingat kasus harian Covid-19 terus meningkat. Kondisi saat ini dinilai sudah tidak aman bagi anak-anak.
"Untuk sekian kali, tolong pertimbangkan pelaksanaan PTM 100 persen. Positivity rate Indonesia sudah mencapai 12 persen. Bahkan, peringkat jumlah kasus baru pekanan kita sudah mengalahkan Afrika Selatan dan mendekati Malaysia di Worldometers. Terapkan mode sekolah virtual untuk sementara dan menaikkan PPKM ke level lebih tinggi," kata Zubairi dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).
Sebelumnya, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan telah mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mengingat jumlah siswa yang positif Covid-19 semakin banyak.
Erlina mengatakan, ia sebenarnya sudah meminta PTM dievaluasi sejak 30-an sekolah di Jakarta ditutup karena ada siswa yang positif Covid-19. Namun, meski kini sudah 90 sekolah ditutup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak jua mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Masa, evaluasi PTM tunggu berapa puluh (sekolah lagi yang tutup). Masa, nunggu satu anak (bergejala) fatal/parah hingga masuk ICU baru dievaluasi," ujar Erlina pada acara Lokapala 3.0 yang digelar CISDI, Kamis (27/1/2022).
Erlina pun mengkritik cara pemerintah menangani pandemi yang kerap mengambil kebijakan setelah ada banyak kejadian yang tidak diinginkan. Padahal, antisipasi harus dilakukan dari awal alias sebelum adanya kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
