REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang 2024, suhu politik di Tanah Air semakin memanas. Sekjen DPP Partai Priboemi, Heikal Safar mengatakan, muncul perseteruan di kalangan elite pimpinan partai politik (parpol) yang sedang mempersiapkan figur masing-masing untuk menjadi calon presiden (capres) 2024.
Heikal menuturkan, menyambut pemilu serentak 2024, parpol harus menjaring kader terbaiknya yang memiliki sifat energik, jujur, dan amanah. Hal itu karena pemimpin bangsa Indonesia ke depannya sangat diperlukan memiliki karakter berkualitas tinggi dan berintegritas.
"Parpol sebaiknya fokus memilih kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, bahkan sebagai pemimpin nasional dan pemimpin daerah," ujar Heikal kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2021).
Dia menyebut, salah satu tugas parpol adalah mengingatkan kadernya agar menghindari prilaku tercela yang dapat melukai rakyat. Heikal menyarankan parpol jangan sampai asal pilih kader yang ketika berkuasa hanya mengejar materi dan mencoba dekat dengan pengusaha.
"Saya berharap kepada tokoh elite pimpinan parpol agar pilih kader untuk partainya itu orang-orang yang benar-benar jujur dan amanah supaya kekayaan negara ini tidak dirampok dengan mengatasnamakan Pancasila, konstitusi, dan rakyat Indonesia," kata Heikal.
Dia juga mempertanyakan, mengapa di Indonesia tidak ada satu pun koruptor yang dihukum mati. Padahal, sambung dia, seluruh rakyat Indonesia sangat geram dengan ulah para politikus yang korup memakan uang rakyat saat menjabat.
"Saya meyakini, seluruh rakyat Indonesia sudah jenuh dengan koruptor yang sudah merata diseluruh Tanah Air. Bahkan koruptor di Indonesia jauh lebih banyak dari pengedar narkoba dan teroris," kata Heikal.
Dia juga menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan atau membekukan parpol yang kadernya paling banyak terlibat korupsi. Langkah itu untuk kebaikan bangsa Indonesia.
"Oleh karenanya saya sebagai Sekjen DPP Partai Priboemi meminta agar lima partai politik yang kadernya paling banyak terlibat korupsi harus dibubarkan ataupun dibekukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," kata Heikal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika