REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemerintah provinsi transparan kepada publik terkait sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak di Provinsi Sumbar pada 2021. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, masih terdapat sejumlah proyek yang mangkrak, seperti pembangunan lanjutan Main Stadion, pembangunan Gedung Kebudayaan yang disinyalir hanya delapan persen, dan penyelesaian pagar gedung DPRD yang baru sekitar 50 persen.
"Sejumlah proyek masih mangkrak, kami meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendalanya. Umumkan juga kepada publik rekanan yang telah melakukan kontrak namun tidak melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas," kata Hidayat di Kota Padang, Selasa (4/1).
Selanjutnya, beberapa kegiatan pengadaan barang jasa, seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentuan (kendang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati. Menurut Hidayat, kontrol eksekutif lemah dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuktikan dengan tidak optimal pelaksanaan sejumlah kegiatan.
Dia mencontohkan, persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya seperti sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal. Hidayat mendapatkan lapora, misalnya di Kelompok Tani Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah bantuan kambing mengalami sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu pekan dari 40 ekor pengadaan, 12 ekor di antaranya mati.
Kemudian di Kelompok Tani Tuah Sakato, Kuranji, sejumlah sapi bantuan yang diterima sangat kurus dan ini harusnya tidak perlu terjadi, jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem yang bagus, dan ada pendampingan. "Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik dalam rangka standar dan transparansi publik," kata Hidayat.
Dia meminta gubernur Sumbar memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional. Hal itu dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, terutama pelaksanaan program program unggulan di sektor pertanian yang anggarannya membengkak dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
"Untuk pelaksanaan efektifitas eksekutif kontrol kita menyarankan adanya delegasi kepada wakil gubernur untuk melaksanakan monitoring atas program dan kegiatan strategis daerah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus proyek mangkrak dan tak sesuai spesfikasi," kata Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika