REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera memulai booster vaksinasi Covid-19 dosis ketiga pada Januari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu merevisi peraturan menteri kesehatan maupun peraturan pemerintah terkait regulasi vaksin booster.
"Sedang disiapkan dan ini diharapkan segera dimulai, nanti disampaikan Pak Menkes tanggal 12 nanti," ujar Airlangga dalam keterangan persnya usai Rapat Terbatas tentang PPKM, Senin (3/1).
Airlangga mengatakan, dalam regulasi juga pemerintah merancang berbagai opsi skema vaksin booster. "Nanti Pak Menkes menjelaskan tetapi opsi itu tetap ada, di mana opsi yang berbasis PBI, dan program mandiri, opsinya ada, nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut," ujar Airlangga.
Pada rapat terbatas sebelumnya, pemerintah juga menyebut sedang melakukan kajian beberapa produsen vaksin untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster. Airlangga mengatakan ada beberapa produsen yang menjadi calon vaksin booster yakni Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca.
"(Pemerintah) sedang melakukan kajian dosis ketiga dari beberapa produsen antara lain Pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang berproses di Badan POM," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, pemerintah mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksin booster. Karena itu, akan dilakukan revisi terhadap sejumlah regulasi. Airlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga memberi arahan terkait opsi vaksin lain di luar tiga yang dikaji BPOM untuk menjadi vaksin booster.
Beberapa vaksin tersebut yakni vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor College of Medicine AS, vaksin kerja sama dalam negeri termasuk kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine hingga vaksin Nusantara.
"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya, termasuk regulasi harga masing-masing vaksin tersebut," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika