REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku telah melakukan tujuh upaya pencegahan bencana selama 2021. Salah satunya adalah informasi risiko bencana yang terus menerus diperbarui.

Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengaku, pihaknya berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan upaya pencegahan bencana selama tahun ini.

"Paling tidak ada tujuh hal dalam konsep pencegahan," ujarnya saat mengisi konferensi virtual mengenai Update dan Kaleidoskop Bencana 2021, Jumat (31/12).

Pertama, data informasi risiko bencana terus menerus diperbarui. Ia menambahkan, pemerintah daerah harus menyampaikan wilayah yang rawan bencana kepada masyarakat. Kedua, dilakukan penguatan kelembagaan yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi, setiap kabupaten/kota harus memiliki risiko penanggulangan bencana selama 5 tahun. Ini yang harus dilakukan (kabupaten/kota) sesuai dengan ancaman bencana yang ada di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Ketiga, penyusunan rencana kontijensi, kemudian pusdalpos juga diperkuat di daerah-daerah. Keempat, tim reaksi cepat dibentuk dan membentuk desa rawan bencana menjadi desa tangguh bencana. Kelima, penguatan multi pihak juga dilakukan, tak hanya diupayakan BNPB dan kementerian tetapi juga melibatkan relawan.

"Jajaran BNPB di kota/kabupaten membentuk forum pengurangan risiko bencana. Ini merupakan forum pentahelix sebagai partner BPBD yang ada di kabupaten/kota," katanya.

Keenam, mengajak kerja sama lembaga usaha, perguruan tinggi, para pakar kebencanaan, dan media massa yang ada di kota/kabupaten itu. Ketujuh, penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terintegrasi antarkementerian/lembaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika