Kemenkes: Kemungkinan Ada Transmisi Lokal Omicron di Tempat Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu kasus terinfeksi varian omicron akibat transmisi lokal ditemukan di Jakarta, Ahad (26/12). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, ada kemungkinan transmisi lokal varian baru yang sangat menular ini juga sudah terjadi di tempat lain.

"Walaupun baru ada 1 kasus transmisi lokal yang kita temukan, tidak menutup kemungkinan ada transmisi lokal di tempat lainnya," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Selasa (28/12).

Baca Juga

Satu kasus transmisi lokal itu diketahui terjadi pada seorang pria berusia 37 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dia tak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri.

Dia berangkat ke Jakarta pada Senin (6/12), lalu Jumat berkunjung ke sebuah restoran di SCBD Jakarta, kemudian Ahad (19/12) dinyatakan positif Covid-19. Setelah dilakukan tes ulang pada Ahad (26/12), pria ini dinyatakan terinfeksi varian omicron.

Nadia menjelaskan, kemungkinan adanya transmisi lokal di tempat lain karena pria 37 tahun itu belum diketahui pasti di mana tertular omicron. Bisa jadi dia tertular di Medan ataupun di Jakarta. "Kita sedang lakukan kontak tracing kasus lokal ini," ujarnya dalam diskusi daring FMB.

Nadia menambahkan, informasi mengenai dampak dari varian omicron ini belum diketahui secara lengkap. Saat ini, dari 47 kasus omicron yang terdeteksi di Indonesia, hanya tiga pasien yang bergejala. "Itu gejalanya sangat ringan. Rata-rata hanya batuk, pilek, ya demam sedikit," katanya.

Nadia pun meminta semua elemen untuk waspada. Sebab, lonjakan kasus akibat varian omicron ini bisa sangat cepat, yakni naik dua kali lipat dalam 2-3 hari saja.

Karenanya, dia meminta masyarakat untuk mematuhi aturan pembatasan selama periode libur Natal dan tahun baru (Nataru). "Tentu kita tidak ingin ada gelombang ketiga usai libur Nataru, makanya ada pengetatan-pengetatan. Sekaligus ini bisa juga upaya untuk mencegah omicron ini menyebar luas," ujar Nadia.

Baca Juga:

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kinerja posko desa atau kelurahan, termasuk dalam pencatatan dan pelaporan kasus. Evaluasi kinerja posko ini penting untuk memaksimalkan implementasi kebijakan micro lockdown guna mencegah penyebaran varian omicron.

“Konsep micro lockdown merupakan bagian dari PPKM mikro di tingkat RT dan tetap diatur dalam Instruksi Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Untuk itu, dalam implementasinya perlu kembali mengevaluasi kinerja posko termasuk pencatatan dan pelaporan kasus,” kata Wiku.

Selain itu, Wiku juga meminta agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran varian omicron saat ini. Pada prinsipnya, dia mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 yang baik yakni dilakukan dengan menjangkau dari hulu hingga hilir sumber penularan Covid-19.

Saat ini, Wiku mengatakan, kebijakan pengendalian Covid-19 yang masih terus diterapkan yakni PPKM leveling per kabupaten kota. Kebijakan ini telah mengatur agar pemerintah kabupaten kota menindaklanjuti penerapan PPKM mikro dan operasionalisasi posko di tingkat desa atau kelurahan.

Menurut Wiku, tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah dan masyarakat saat ini yakni mencegah terjadinya kenaikan kasus dan mempertahankan upaya pengendalian Covid-19 yang seimbang dengan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19.

“Mempertahankan kasus agar tetap rendah dan mengendalikan kenaikan kasus sedini mungkin masih harus menjadi fokus utama kita di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Wiku juga berharap, bertambahnya kasus omicron di Indonesia menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa alasan mendesak. Ia menyebut hingga saat ini di Indonesia telah terdeteksi 47 kasus positif omicron.

Selain itu, mayoritas kasus positif omicron di Indonesia merupakan WNI pelaku perjalanan internasional. "Transparansi data yang disampaikan oleh pemerintah terkait jumlah penularan omicron hendaknya disikapi sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk alasan yang tidak mendesak," ujar Wiku.

Ia pun berharap masyarakat dapat mengambil peran dalam mencegah masuknya varian omicron ke Indonesia. Ini mengacu tren perkembangan kasus omicron yang terus meningkat baik di tingkat global dan nasional. "Kita harus terus mengantisipasi agar penularan varian ini dapat ditekan seminimal mungkin di Indonesia," katanya.

Wiku kembali mengingatkan, hasil telaah data menunjukkan mayoritas kasus positif omicron merupakan pelaku perjalanan internasional yang mendorong pemerintah untuk mengetatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri.

"Utamanya dari negara-negara yg tingkat kasus omicronnya terdeteksi tinggi. Satgas berharap masyarakat juga dapat mengambil peran dalam mencegah masuknya varian omicron ke Indonesia," katanya.

Hingga saat ini, ia mengatakan, kasus omicron telah terdeteksi di 115 negara dengan total kasus lebih dari 184 ribu. Inggris menempati tempat pertama dengan jumlah kasus omicron tertinggi di dunia. Peningkatan konstan juga terlihat di Amerika Serikat, Jerman dan Prancis, yang jumlah kasus omicronnya lebih tinggi dibandingkan dengan Norwegia dan Afrika Selatan.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, belajar dari beberapa negara yang terjadi lonjakan kasus (omicron), cenderung terjadi penyebaran lebih cepat dari varian delta meski tingkat keparahan lebih ringan. Karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.

"Hanya masyarakat harus paham bahwa ada risiko varian omicron yang lebih menular,” kata dia.

Untuk itu, Sonny mengingatkan, prokes masih harus tetap ditegakkan. Ia mengakui, kepatuhan prokes sempat turun pada bulan November hingga minggu kedua Desember. Namun minggu ketiga dan keempat, sudah kembali membaik.

Sonny mengatakan, Satgas melakukan kolaborasi berjenjang guna mendorong pelaksanaan prokes. Yakni, Satgas dan pemerintah pusat, kemudian satgas daerah, seterusnya adalah posko desa, serta satgas institusi yang berperan memastikan penggunaan PeduliLindungi dan penerapan Prokes oleh masyarakat.

“Edukasi juga terus dilakukan melalui berbagai media, juga melalui duta perubahan perilaku di lapangan yang kini telah mencapai 143 ribu orang,” lanjut Sonny.