REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Intan Pratiwi
Rencana pemerintah menghapuskan Premium dan Pertalite dipastikan akan membebani masyarakat. Karena itu pemerintah diminta melakukan rencana penghapusan Premium dan Pertalite secara bertahap.
Pemerintah diharapkan juga memberikan insentif kepada masyarakat agar mau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan yang lebih tinggi, seperti Pertamax. "Berikan insentif kepada masyarakat agar masyarakat itu tergerak untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, saat dihubungi, Jumat (24/12).
Ia menjelaskan, rencana penghapusan Premium dan Pertalite oleh pemerintah memang sudah dibahas. Namun diingatkannya, agar penghapusannya dilakukan secara bertahap.
"Premium dan Pertalite itu, khususnya Premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap, tidak sekaligus, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Eddy.
Penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena saat ini, sudah banyak produsen kendaraan bermotor yang bahan bakarnya menggunakan oktan yang lebih tinggi.
Di samping itu, penghapusan Premium dan Pertalite merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan lingkungan. Namun penerapannya nanti, diharapkan dilakukan secara bertahap agar tak menimbulkan polemik.
"Ini kami rasakan dan kami pesan kepada Pertamina, satu jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap," ujar Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sedang Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritik rencana pemerintah yang ingin menghapus Premium dan Pertalite. Alasannya kedua BBM tersebut masih banyak diminati oleh masyarakat.
"Kalaupun penggunaan Premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat (24/12).
Ia menilai pemerintah yang tak jujur terkait pendistribusian Premium dan Pertalite di banyak daerah. Apalagi, pemerintah seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM Premium itu karena turunnya minat masyarakat," ujar Mulyanto.
Fraksi PKS, kata Mulyanto, bukan menolak bahan bakar minyak ramah lingkungan. Namun, pemerintah perlu memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat, bila tetap ingin menghapus Premium dan Pertalite.
Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah. "Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut," ujar Mulyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
