REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melakukan kajian tambahan terkait lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Permintaan itu terkait banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang notabenenya menjadi lokasi IKN tersebut.
"Ada banyak daerah yang kena banjir saat ini, semua itu harus diperhatikan dan mendapat bantuan. Namun, banjir di Penajam Pasir Utara ini sedikit mendapat sorotan karena dikaitkan dengan rencana pemindahan Ibu Kota," ujar Saleh lewat keterangan tertulisnya, Selasa (21/12).
Menurut dia, tidak ada salahnya jika dilakukan studi tambahan untuk mengetahui berbagai kemungkinan lain. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk mengelola lokasi tersebut sehingga sesuai kriteria dijadikan IKN.
"Kalaupun pemerintah serius mau memindahkan IKN, masih cukup waktu untuk mengelola lingkungan yang ada di sana. Membangun IKN kan tidak bisa sehari dua hari. Butuh waktu dua atau tiga tahun, bahkan lebih," ujar Saleh .
Sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terendam banjir. "Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14.00 Wita yang bersamaan dengan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 Wita," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU, Nurlaila, Sabtu (18/12).
Akibatnya, lanjut dia, air sungai meluap sehingga berdampak pada naiknya tinggi muka air dan masuk ke rumah warga. Warga yang terdampak terutama yang bermukim di dekat bantaran sungai atau dekat saluran air yang meluap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika