Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza juga menyoroti sumur resapan modular di kawasan Taman Bona Indah, Jakarta Selatan (Jaksel) yang jebol karena terlindas oleh sebuah kendaraan pribadi pada Rabu (9/12). Menurut Ariza, insiden itu dimungkinkan lantaran faktor penutup sumur resapan yang bersifat belum permanen.
"Kan ada tutup-tutup yang masih sementara sifatnya, belum permanen, mungkin memang belum cukup kuat karena masih baru umurnya, ya memang harus dijaga ya," ujar Riza kepada wartawan, Kamis (9/12).
Riza menuturkan telah menyampaikan kejadian tersebut ke Bina Marga di Dinas Sumber Daya Air guna menindaklanjutinya. Dia memastikan pihaknya melakukan evaluasi terkait masalah tersebut.
Lebih lanjut, Riza menyebut pihak kontraktor turut bertanggung jawab ihwal jebolnya sumur resapan tersebut. "Kita akan evaluasi ya tentu bagi kontraktor yang bertugas harus memastikan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturannya, harus bertanggung jawab. Dan siapa yang melanggarnya akan diberi sanksi," jelasnya.
Dia mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan kondisi jalan tersebut untuk mengetahui sudah bisa kembali dilintasi kendaraan. "Makanya dilihat itu kejadiannya seperti apa nanti akan dicek ya. Sampaikan saja nanti setiap masyarakat jika ada informasi melalui Jaki dan saluran-saluran yang ada di Pemprov DKI Jakarta, nanti petugas akan menindaklanjuti dan memperbaikinya," jelasnya.
Kritik pembuatan sumur resapan juga pernah dilontarkan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermanfaat. Utamanya, saat alokasi anggaran yang disuguhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 400 miliar.
"Kalau saya katakan enggak bermanfaat nanti disangkain naif amat gembong. Tapi kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar," kata Gembong saat ditemui awak media di DPRD DKI, Jumat (12/11).
Dia menegaskan, dana sebanyak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain. Alih-alih hanya pembangunan sumur resapan. "Mungkin akan jauh lebih bermanfaat," ucapnya.
Di tahun ini, dana Rp 400 miliar khusus untuk sumur resapan dinilainya sangat tidak signifikan manfaatnya. Sehingga, dana untuk sumur resapan di tahun mendatang diakui dia akan diusahakan untuk turun ke angka Rp 100 miliar.
"Itu yang kita minta ke teman-teman untuk di drop karena kita lihat di 2021 ternyata tidak sangat signifikan manfaatnya," jelasnya.
Gembong mencontohkan, alokasi dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mulai dari normalisasi sungai berupa pelebaran sehingga tidak akan terjadi penataan kembali atas kampung di bantaran.
"Jadi jangan mimpilah dengan naturalisasi karena ya gimana ya, dia (Anies) mimpi naturalisasi tapi tidak dieksekusi juga," katanya.
Dia menyebut, sebenarnya jika berniat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, bisa melakukan dua eksekusi pekerjaaan sekaligus. Utamanya, penataan permukiman dan pengentasan banjir. "Tapi sampai tahun keempat kan tidak ngapa-ngapain," celetuknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
