REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago pesimis dengan kabar reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini. Dia menduga, Jokowi hanya akan membagikan kursi menteri untuk memfasilitasi partai politik (parpol) pendukungnya.
Pangi memandang, reshuffle dilakukan demi mengakomodir kepentingan parpol. Terlebih, PAN digadang-gadang masuk kabinet setelah memutuskan bergabung dengan partai koalisi pemerintah beberapa bulan lalu.
"Ini lebih pada politik akomodatif bagi-bagi kue. Bagaimana happynya partai, mana yang belum dapat bisa kebagian," kata Pangi kepada Republika, Selasa (14/12).
Pangi menilai, Jokowi tersandera oleh konflik kepentingan saat ingin menentukan reshuffle. Alhasil, Jokowi dianggap sulit menentukan pilihan menteri karena tak bisa keluar dari tertekan Parpol.
"Dulu reshuffle bilang kinerja, tapi nggak ada sebenarnya hanya lagu lama kaset rusak karena conflict of interest-nya tinggi," ucap Pangi.
Pangi juga mengungkapkan, selama ini, Jokowi tak berani me-reshuffle orang-orang dekatnya di kabinet. "Kalau berbasis kinerja, tentu jelas alat ukurnya bisa lawan konflik kepentingan. Coba saja berani nggak ganti Luhut atau Sofyan Djalil?" singgung Pangi.
Di sisi lain, Pangi menanggapi, kabar reshuffle nantinya akan dilakukan secara besar-besaran. Menurutnya, hal itu wajar karena kemungkinan tak akan ada lagi reshuffle di sisa jabatan Presiden Jokowi.
"Danggap besar-besaran karena ini terakhir seharusnya nggak mungkin ada reshuffle lagi di sisa 2 tahun lagi apa yang mau direshuffle, nggak mungkin," tutur Pangi.
Oleh karena itu, Pangi berharap, Jokowi memilih orang-orang terbaik dalam kabinetnya. Hal ini demi menjamin nama baik dan warisannya sebagai Presiden RI ke-7.
"Jadi reshuffle ini harus benar-benar bisa garansi orang-orang terbaik untuk selamatkan legacy beliau, citra beliau, kepuasan pemerintahan beliau. Ke depannya ga mungkin ada reshuffle lagi," ucap Pangi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika