REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Erick Thohir diusulkan mendeklarasikan diri ke publik jika berniat nyapres pada 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai hal itu tidak perlu dilakukan.

"Kelaikan kapasitasnya sebagai tokoh potensial, harus ditunjukkan oleh publik, untuk itu tidak diperlukan deklarasi," kata Dedi kepada Republika.co.id, Senin (6/12).

Dedi mengatakan latar belakang Erick sebagai profesional harus menemptkan diri sebagai yang diinginkan publik. Sehingga menurutnya deklarasi hanya akan membuatnya terkesan haus kuasa.

Kendati demikian, Erick tetap harus mencari parpol untuk kendaraan politiknya agar bisa berlaga di Pilpres 2024. "Parpol tentu penting, baik orientasi Capres maupun cawapres," ungkapnya.

Sebelumnya Partai NasDem mengusulkan agar Menteri BUMN, Erick Thohir, mendeklarasikan diri jika berniat maju dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dan partai politik mengetahui langkah yang diambil Erick selanjutnya.

"Semua hari ini bertanya tentang Pak Erick, di medsos, ikut banser apa segala macem, itu kan menjadi pertanyaan orang pak Erick ini mau kemana? ya kan? sehingga kemudian perlu untuk deklarasi diri tentang mau kemana," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali saat dihubungi Republika.co.id, Senin (6/12).

Ahmad menuturkan, setelah nantinya deklarasi dilakukan, maka Erick akan semakin dikenal oleh publik.Tidak hanya itu, Erick juga diminta untuk bisa memaksimalkan kerjanya sebagai menteri BUMN.

"Jadi menyatakan sikap dan memaksimalkan kinerja. Itu saja sekarang partai politik belum melirik Pak Erick karena mungkin belum menyatakan sikapnya ingin maju kan?," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika