REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Johan Budi, menjelaskan soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini. Johan Budi membantah pertemuan tersebut membicarakan reshuffle kabinet.
"Kalau itu dikaitkan sama saya ketemu Pak Jokowi kemarin, saya sebenarnya ketemu Pak Jokowi, seperti yang sudah saya sampaikan kan silaturahmi dan ini bukan kali pertama saya ketemu Pak Jokowi selama saya di DPR," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/12).
Dalam pertemuan tersebut, Johan mengaku menyampaikan sejumlah masukan secara langsung kepada Presiden Jokowi terkait kinerja kabinet. Masukan itu ia sampakan berdasarkan aspirasi masyarakat di dapilnya.
"Kedua, Pak Presiden Jokowi juga senang mendapat informasi informasi dari siapapun, saya menyebutnya semacam second opinion yang berkaitan dengan tugas para menterinya. Sebenarnya itu, jadi silaturahmi sama itu, jadi nggak bahas soal reshuffle," ujarnya.
Johan juga membantah dalam pertemuan tersebut dirinya kembali ditawari mengisi posisi juru bicara (jubir) yang saat ini masih kosong. Dirinya kembali menegaskan bahwa kedatangannya menemui Jokowi hanya untuk silaturahmi.
"Dibilang nggak ada (ditawari jubir), dan nggak ada tawar-menawar. Saya sudah pernah jadi Stafsus Presiden yang tugasnya juru bicara," tegasnya.
Terkait masih tidaknya diperlukannya posisi jubir, Johan menilai seorang juru bicara harus yang memahami betul Jokowi. Ia pun mengkritik banyaknya pihak Istana yang berbicara atas nama Jokowi. Menurutnya seharusnya juru bicara presiden cukup satu pintu.
"Selama ini saya perhatikan di Istana itu banyak sekali yang bicara. Yang kadang-kadang seolah menjadi jubir Pak Jokowi selain Pak Fadjroel. Selain Pak Fadjroel staf khusus yang lain juga ngomong kan, mewakili siapa ya pasti Pak Jokowi," ucapnya.
Karena itu ia menilai Istana perlu melihat kembali apakah yang sudah dilakukan selama ini sudah dirasa mewakili kepentingan Jokowi. Jika belum, Johan menilai maka posisi juru bicara masih diperlukan.
"Nah pertanyaan sekarang perlu jubir nggak tergantung Pak Jokowi. Perlu nggak, poin saya jangan semua ngomong, iya kalau sama kalau nggak sama? Apa yang terjadi publik bingung," kata anggota Komisi III DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
