REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuntutan untuk terus berinovasi serta beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi sangat cepat menjadi tantangan yang harus dihadapi di era disrupsi saat ini.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyampaikan salah satu tantangan kehumasan pemerintahan saat ini adalah meraih kepercayaan publik. Dibutuhkan upaya khusus untuk meraih kepercayaan publik terutama saat mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
“Transparansi adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar memperoleh kepercayaan publik,” ujar Usman dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) dengan tema 'Tantangan Pranata Humas di Era Disrupsi' di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Menurut Usman peran strategis humas pemerintah bukan hanya pada diseminasi atau penyebaran informasi saja. Tetapi juga perlu menyerap aspirasi publik agar terjalin komunikasi yang baik antara publik dan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah.
Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, Usman mengatakan, pranata humas dapat berperan aktif membangun reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan tanpa memberitakan keburukan tentang siapapun atau menyebarkan hoax, fitnah, atau ujaran kebencian.
Humas pemerintah juga harus mampu menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang valid di berbagai kanal, baik di media sosial, media massa, atau secara tatap muka. Diingatkan pula kepada pranata humas agar terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan melimpahnya arus informasi.
“Pranata humas sejatinya harus bisa menyampaikan program yang sedang dikerjakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan berbagai kanal dengan menyesuaikan media komunikasi terhadap segmentasi audiens, baik secara geografis, demografis, maupun lainnya,” kata dia.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, menyatakan peran dan fungsi jabatan pranata humas sangat strategis. Terutama untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat berkomunikasi serta memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah.
Hasyim menegaskan hak dasar ini dijamin oleh konstitusi negara UUD 1945 pasal 28 F. “Untuk itu dibutuhkan koordinasi di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
