REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, semua elemen masyarakat harus tetap memperteguh kekuatan untuk bersatu dalam bingkai keberagaman. Meski kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Festival HAM 2021 yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Pemerintah Kota Semarang, Rabu (17/11). Kegiatan ini bertema 'Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinnekaan, Inklusi, dan Resiliensi'.
"Keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan, kekuatan kita sebagai bangsa, kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya. Di mana ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjawabnya dengan satu tekad bahwa bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme di dalam berbangsa dan bernegara, untuk kemudian bergerak bersama dalam mencapai tujuan nasional," kata Mahfud, Rabu (17/11).
Menurut Mahfud, tema dalam kegiatan tersebut sangat relevan dalam merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ia pun mengajak semua pihak menyebarkan pesan-pesan hak asasi manusia, memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog, serta kerja sama dalam menguatkan praktik-praktik baik penegakan HAM di tingkat nasional maupun daerah.
Mahfud juga mengapresiasi pihak-pihak yang secara konsisten terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menyebut, orientasi pembangunan Indonesia harus berakselerasi dengan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif maupun aspek-aspek non ekonomi yang berkelanjutan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.
"Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat," tutur Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
