Selasa 02 Nov 2021 16:59 WIB

Keterlibatan Menteri BUMN di Tes PCR, Stafsus: Jauh Sekali

Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Agus Yulianto
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga
Foto: Kementerian BUMN
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, isu keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam penyediaan jasa tes Covid-19, sangat tendensius. Dia mengatakan, data tes PCR di Indonesia mencapai 28,4 juta, sedangkan perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) hanya melakukan tes PCR sebanyak 700 ribu.

"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main, tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/11).

Arya menyampaikan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk memang berada dalam GSI, namun hanya memiliki enam persen saham. Arya mengatakan, peran Yayasan Adaro yang merupakan yayasan kemanusiaan, amat minim dalam tes PCR tersebut.

"Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaro hanya enam persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," ucap Arya.

Terlebih, ungkap Arya, Erick tak lagi aktif dalam urusan bisnis dan yayasan di Adaro sejak menjabat menjadi Menteri BUMN. "Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR, jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua," ungkap Arya.

Arya menambahkan, ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN dan sejauh ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu. Kecuali, yang sesuai standar yang ditentukan Kemenkes.

"Lagian, kalau tidak pakai PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN (seperti) AP, ASDP, Garuda, Citilink, hotel," ucap Arya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement