REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, hingga saat ini penggunaan tes PCR sebagai syarat wajib pelaku perjalanan hanya berlaku untuk transportasi udara. Implementasi penerapan kebijakan di moda transportasi udara ini nantinya akan dianalisa sebagai masukan untuk penyesuaian pengaturan mobilitas ke depannya.
Namun, untuk saat ini peraturan penggunaan tes PCR baik untuk perjalanan jauh maupun harian commuter masih mengacu pada Surat Edaran Satgas Nomor 21 tahun 2021 serta addendumnya.
“Untuk saat ini peraturan yang berlaku baik untuk perjalanan jauh ataupun harian commuter dan jenis perjalanan lain dapat mengacu pada Surat Edaran Satgas No 21/2021 serta addendumnya,” ujar Wiku saat konferensi pers, Kamis (28/10).
Ia pun menjelaskan, penerapan aturan penggunaan tes PCR di moda transportasi udara ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas di tengah pandemi Covid-19. Sementara tes PCR sendiri telah diakui menjadi metode testing yang paling sensitif. Karena itu, Wiku pun meminta agar seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan terkait mobilitas yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Wiku juga menjelaskan terkait durasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil diagnosa dari tes PCR. Lamanya durasi untuk mendapatkan hasil diagnosa tersebut dikarenakan prosesnya yang cukup panjang, mulai dari pengambilan sampel, distribusi ke laboratorium, hingga tahapan ekstrasi dan perbanyakan materi genetik untuk mengetahui CT value.
“Perbedaan durasi keluarnya hasil diagnostik dapat dipengaruhi oleh proses pengambilan sampel maupun antrian orang yang dites sehingga tidak menutup kemungkinan hasil tes dapat keluar lebih cepat,” ungkapnya. Wiku pun mendorong laboratorium diagnostik Covid-19 dapat mendukung kegiatan masyarakat dengan mengoptimalkan operasional laboratorium dengan sumber daya yang memadai dan berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika