REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Muliadi, menyebutkan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru. Anggaran sejumlah itu untuk tahap satu pembangunan.
"Dalam dokumen RKP (rancangan kerja pemerintah) 2022 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara baru tahap satu," ujar Muliadi di Penajam, Selasa (12/10).
Pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut merupakan proyek dan program prioritas nasional. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara dengan pihak ketika yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.
Semua bakal dilakukan secara terbuka dan seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berminat bekerja sama dengan kontraktor pelaksana dipersilakan mendaftar. Karena proyek nasional, kata Muliadi, tentu rekrutmen tenaga kerja dan kerja sama mempunyai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
"Silahkan warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kapasitas dan keahlian, tenaga kerjanya dipersiapkan untuk berpartisipasi bangun ibu kota negara baru," tambahnya.
Diharapkan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kontraktor pelaksana bisa merekrut tenaga kerja lokal. "Sejak awal pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru," jelas Muliadi.
Pemerintah pusat juga meminta Real Estate Indonesia atau REI ikut mendukung pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut. Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika