Dengan terbukanya akses bagi penonton, menurut Menko PMK, hal itu akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah berharap PON bisa menjadi momentum membangkitkan perekonomian Papua.
"Yang jelas, protokol kesehatan juga harus dipatuhi betul sambil kita melihat-lihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mereka untuk setiap event dari PON," ucapnya .
Muhadjir melanjutkan, saat ini pemerintah juga telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.
"Ini memang bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyiapkan asrama atlet dalam rangka PON di Papua ini. Ada 35 yang dibangun di semua tempat, mulai dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, dan Timika," ungkapnya.
Namun ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah membuat kebijakan agar asrama atlet itu dibangun di tempat yang nantinya akan bisa digunakan lebih lanjut setelah PON. Antara lain, seperti asrama yang dibangun di lingkungan STFT, Kota Jayapura.
"Jadi, agar bangunan ini tidak mubazir dan termanfaatkan dengan baik pasca PON. Nantinya pun akan langsung diambil alih, dihibahkan kepada pimpinan STFT untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pendidikan di STFT," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
