REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Public Institute (IPI) mencatat, meski pelaksanaan pemilu masih sekitar tiga tahun lagi, namun geliat dan animo publik terhadap wacana pencoblosan 2024 semakin menguat. Perbincangan seputar Pemilu 2024 mencuat di media massa dan media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Hal itulah yang mendasari IPI menggelar webinar bertetema 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi dan Prediksi' di Jakarta, Kamis (2/9). Hadir sebagai pemateri, yaitu Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, anggota KPU I Dewa Kade Wiarse Raka Sandi, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dan psikolog politik UI Hamdi Muluk.
Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo menyampaikan, selain bursa capres dan pelbagai isu politik, wacana pelaksanan pemilu serentak pada masa pandemi Covid-19 juga menjadi sorotan. "Berbagai potensi ancaman stabilitas politik dan keamanan juga perlu langkah antisipasi," kata Karyono saat memberi pengantar webinar.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanahkan penyelenggaraan pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu 2024. Belajar dari 2019, pihaknya meyakini Pemilu 2024 bisa berjalan lebih baik.
Pasalnya penyelenggara pemilu ke depan, tentu belajar banyak aspek dari pengalaman Pemilu
2019. "Kita waktu itu menduga-duga akan menimbulkan banyak masalah, kita khawatir akan terjadi
penurunan partisipasi pemilih, alhamdulillah tidak," kata Doli.
Atas dasar itu pula, kata Doli, Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah membentuk Tim Kerja Bersama guna merumuskan dan mendesain Pemilu 2024. Rencananya pada Senin (6/9), Tim Kerja Bersama akan menyampaikan hasil rumusan dan desain Pemilu 2024 menyampaikan hasilnya dalam rapat kerja Komisi II DPR dan pemerintah.
Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, Pemilu 2024 pelaksanaannya sejauh ini, tidak ada rencana untuk diundur. Pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) digelar pada 21 Februari 2024, serta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional digelar bersamaan pada 27 November 2024.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar optimistis, Pemilu 2024 dapat berjalan lebih baik daripada Pemilu 2019. Terlebih, sambung dia, sebagian besar masyarakat sudah mengikuti vaksinasi. Selain itu, kata dia, juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemilu semakin baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
