REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Seksi Perencanaan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan, menjelaskan, Pemprov DKI telah mengajukan subsidi air dalam APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022. Dana sebesar Rp 16,8 miliar per tahun itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
"Kebijakan subsidi dengan menggunakan penyeragaman tarif kepulauan dengan tarif daratan dalam optimalisasi SPAM per tahun adalah Rp 16,8 miliar," ujar Elisabeth dalam diskusi daring yang diadakan Balkoters, Rabu (1/9).
Ke depannya, dia mengaku akan meninjau besaran angka subsidi itu seiring penambahan pelayanan. Dia mengaku, Seksi Perencanaan SDA akan mengawal dan mendorong berbagai pihak untuk bisa mewujudkan keperluan anggaran tersebut.
"Pemberian subsidi bagi Pemprov DKI adalah demi mendukung rekan di PAM Jaya dalam pelayanan. Sehingga air bisa dirasakan semua orang dengan kesetaraan dan harga yang sama," kata dia.
Sejauh ini, Elisabeth mengaku memang ada perbedaan dan ketimpangan pengolahan yang berbeda dalam urusan air perpipaan. Hal itu menjadi konsen utama bagi Pemprov saat ini dalam mengimbangi Jakarta di daratan dan di Kepulauan Seribu khusus pelayanan air.
Dia melanjutkan, cakupan air di Jakarta yang hanya 64 persen, bukan karena ketidakmampuan Jakarta melayani semua warga. Namun, karena masih adanya penggunaan air tanah milik warga ataupun layanan yang memang belum terpenuhi Pemprov.
"Kita sudah masuk di Kepulauan Seribu dimulai sejak 2015 dan cakupan air perpipaan di sana sudah 90 persen. Masih ada upaya lanjutan," ungkap dia.
Khusus untuk saat ini, fokus disebutnya juga berangsur ke pulau terluar Jakarta, Sebira. Pemprov DKI berharap, pembangunan instalasi air di pulau itu juga bisa selesai tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
