REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dadang Kurnia, Antara
Senin (30/8) dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Operasi senyap itu dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid dengan target seorang kepala daerah di Probolinggo, Jawa Timur.
Ironisnya, "Si Raja OTT" itu merupakan pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar beberapa waktu lalu. Tes tersebut diadakan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Harun saat ini berstatus nonaktif menyusul Surat Keputusan (SK) 652 yang dikeluarkan Ketua KPK, Firli Bahuri pada 7 Mei lalu. SK memerintahkan pegawai KPK tak lulus TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasannya langsung.
Keterlibatan Harun dalam OTT di Probolinggo juga dikonfirmasi oleh penyelidik nonaktif KPK lainnya, Rieswin Rachwell. Dia mengungkapkan, bahwa operasi senyap tersebut memang dipimpin oleh Harun Al Rasyid.
"Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini," katanya.
OTT yang dilakukan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari cs bukan perkara mudah. Rieswin mengungkapkan, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum adanya upaya penyingkiran pegawai melalui TWK.
Awalnya, ada tujuh penyelidik yang telah mengumpulkan banyak informasi dan bahan keternagan sebelum TWK diadakan. Jumlah penyelidik kemudian berkurang drastis usai penyelenggaraan tes yang dinilai penuh kecacatan administrasi itu
"Dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku kasatgas), berkurang menjadi empat orang saja karena TWK," katanya.
Meski tersingkir akibat mekanisme TWK, arahan dan bimbingan terakhir Harun Al Rasyid sebelum dinonaktifkan membantu proses penangkapan satu kepala daerah ditambah sembilan orang lainnya itu. Rieswin mengatakan, para penyelidik selalu dan akan tetap memberikan dukungan moral serta semangat kepada rekan-rekan penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang memberantasan korupsi.
Rieswin melanjutkan, bahwa keberhasilan kegiatan tangkap tangan adalah hasil kerja keras dan kerja aktif penyelidik KPK. Mereka mampu mengolah informasi dan bahan keterangan yang telah dikumpulkan.
"Bukan dengan menunggu kecerobohan pelaku-pelaku," katanya.
Pernyataan tersebut merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyebutkan bahwa banyaknya OTT yang dilakukan tergantung dari kecerobohan terduga koruptor dalam menggunakan gawainya. Menurut Alex, menurunnya OTT juga disebabkan karena operasi senyap murni informasi dari masyarakat.
"OTT ini tergantung pada kecerobohan dari pengguna HP tersebut, ketidakhati-hatian mereka, sehingga mereka kelepasan ngomong dan kemudian bisa diikuti dan seterusnya," kata Alexander Marwata, Selasa (24/8) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika