Jumat 27 Aug 2021 06:07 WIB

Mendagri: Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Fenomenal

Tito menganalisis, 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, angka Covid-19 malah turun.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Foto: Antara/Biro Pers Setpres/Rusman
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bukan hanya pesta demokrasi yang biasa saja, melainkan fenomenal. Hal itu karena pilkade berlangsung sukses di tengah pandemi Covid-19.

"Saya ingin ingatkan bahwa jangan kita menganggap peristiwa pada 9 Desember 2020 itu sesuatu yang bisa. Kita melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, yang fenomenal. So please, jangan anggap biasa kegiatan yang jadi fenomenal itu," kata Tito di dalam sambutan di acara Peluncuran Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Jakarta, Kamis (27/8).

Penyelenggaraan pilkada serentak di tengah krisis pandemi tersebut belum pernah dialami oleh Indonesia. Tito menyebut, Indonesia mencatatkan sejarah sebagai pemilu terbesar kedua di dunia selama pandemi setelah Pilpres Amerika Serikat (AS).

"Kita melaksanakan election di tengah situasi seperti itu dan ini bukan suatu yang mudah, ini second biggest election in the world setelah Amerika Serikat," kata Tito.

Sejumlah negara yang sedang mengalami pemilu saat kondisi pandemi, sambun gdia, memiliki tiga skenario untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Pertama, ialah tetap menyelenggarakan pemilu di tengah krisis pandemi, seperti yang dilakukan Korea Selatan pada Maret 2020.

Skenario kedua, lanjut Tito, ialah dengan menunda pelaksanaan pemilu, namun tetap diselenggarakan pada 2020. "Kita (Indonesia) ambil opsi kedua, menunda dari September ke Desember karena untuk persiapan. Jadi kita tetap melaksanakan pilkada di 2020," kata Tito.

Skenario terakhir, ialah negara yang menunda pelaksanaan pemilu ke tahun berikutnya. Hal itu karena ketidaksiapan melakukan tahapan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Meskipun menunda Pilkada Serentak 2020, kata Tito, Indonesia dapat meraih partisipasi masyarakat hingga mencapai 76,09 persen.

Dia juga mengeklaim, pilkada tidak menyebabkan peningkatan angka penularan kasus aktif di 270 daerah pilkada. "Yang terjadi, analisisnya 270 daerah penyelenggara pilkada angka Covid-19 turun, daerah yang nggak ada pilkada naik," ujar mantan Kapolri tersebut.

Oleh karena itu, dengan pengalaman Pilkada 2020 tersebut, Tito meminta para penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk yakin bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, tetap dapat terlaksana sesuai jadwal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement