Selasa 24 Aug 2021 15:56 WIB

Pada Agustus 2021, Indonesia Terima 67 Juta Dosis Vaksin

Menkes minta agar distribusi vaksin ari provinsi ke kabupaten/kota dipastikan lancar.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Foto: Republika/Abdan Syakura
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan total vaksin Covid-19 dari berbagai produsen yang diterima Indonesia sepanjang Agustus 2021 sekitar 67 juta dosis.

"Pada pekan pertama sudah datang 12 juta dosis, pekan kedua 9 juta dosis, pekan ketiga 12 juta dosis, pekan keempat 19 juta dosis dan di ujung-ujung ada yang 13 juta dosis," kata Budi saat menyampaikan siaran pers secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa (24/8).

Budi mengatakan, vaksin tersebut dikirim oleh sejumlah produsen di antaranya Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan Coronavac. Pada pekan keempat Agustus 2021, kata Budi, Indonesia kembali kedatangan 19,5 juta dosis vaksin, dan pekan kelima diperkirakan kembali bertambah sebanyak 13 juta dosis vaksin.

"Mungkin kita butuh maksimal tiga hari untuk melakukan pengemasan vaksin, perapian, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lain sebagainya sebelum kita kirim (ke daerah)," kata Budi.

Dia menuturkan, Kemenkes segera mengirimkan seluruh persediaan vaksin yang telah melalui tahap pengemasan ulang serta izin BPOM menuju seluruh daerah pada pekan keempat dan kelima Agustus 2021. "Pemda tidak usah khawatir, kita pasti kirimkan banyak vaksin ke daerah pada pekan ini dan pekan depan," ucap Budi.

"Kami minta tolong agar distribusi dari provinsi ke kabupaten/kota dipastikan lancar, karena kita di pusat, akan mendistribusikan sampai provinsi nanti kota/kabupaten distribusikan sampai titik terakhir," ujar Budi melanjutkan.

Seluruh distribusi vaksin tersebut akan dipampang melalui laman vaksin.kemkes.go.id yang dapat dipantau seluruh pihak. "Untuk membantu transparansinya kita akan pasang di website untuk memperlihatkan stok yang ada di kabupaten/kota," kata mantan wakil menteri BUMN tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement