Selasa 24 Aug 2021 15:37 WIB

Anies: Vaksinasi Bagi Pencari Suaka Sedang Tahap Finalisasi

Anies berkirim surat ke Menkes, usul agar pencari suaka di Jakarta bisa divaksin.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan
Foto: Republika/Mimi Kartika
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjelaskan kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi pencari suaka atau pengungsi yang ada di Ibu Kota, sedang dalam tahap finalisasi. Dia berjanji akan mengumumkan kebijakan vaksinasi tersebut dalam waktu dekat.

"Kami mengikhtiarkan untuk bisa memberikan vaksin kepada semua baik yang berstatus sebagai tenaga kerja maupun yang berstatus sebagai pengungsi," kata Anies ketika meninjau vaksinasi bagi pekerja warga negara asing (WNA) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).

Dia menjanjikan, dalam waktu dekat setelah finalisasi rampung, vaksinasi bagi pengungsi dan pencari suaka secara gratis bisa diberikan. "Insya Allah tidak lama lagi akan ada finalisasinya sehingga mereka bisa tervaksin juga," ucap Anies.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui WNA untuk melakukan vaksinasi secara mandiri menggunakan vaksin gotong royong. Salah satunya vaksinasi yang difasilitasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta untuk vaksinasi berbayar kepada pekerja WNA yang ada di Ibu Kota dengan target sekitar 1.000 orang.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 12 Juli 2021, berisi usulan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi WNA pengungsi dan pencari suaka di Jakarta.

Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan vaksinasi untuk seluruh penduduk berusia 12 tahun ke atas. Anies menyebut, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan vaksinasi di Jakarta, terdapat WNA yang rentan terhadap penularan Covid-19.

WNA tersebut adalah mereka yang berstatus pengungsi dan pencari suaka. Adapun dasar usulan itu, tulis Anies, WNA tersebut tinggal dan beraktivitas bersama warga Indonesia lainnya. Selain itu, mereka dinilai relatif kesulitan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan isolasi mandiri, sehingga mereka perlu juga mendapatkan perlindungan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement