Selasa 27 Jul 2021 16:50 WIB

Jubir: Wapres tak Beri Teguran ke Penanganan Covid-19 Jatim

Jubir Wapres menyebut rapat dengan Gubernur Jatim Khofifah berjalan biasa saja

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Presiden Maruf Amin. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi membantah pemberitaan yang menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi teguran khusus kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Masduki mengatakan, rapat koordinasi Wapres dengan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur pekan lalu digelar untuk mencari solusi dalam penanganan Covid-19.
Foto: KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi membantah pemberitaan yang menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi teguran khusus kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Masduki mengatakan, rapat koordinasi Wapres dengan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur pekan lalu digelar untuk mencari solusi dalam penanganan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi membantah pemberitaan yang menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi teguran khusus kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Masduki mengatakan, rapat koordinasi Wapres dengan jajaran Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur pekan lalu digelar untuk mencari solusi dalam penanganan Covid-19.

"Tidak ada teguran khusus wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja. Karena rapat koordinasi yang dilakukan wapres dengan sejumlah Gubernur pada dasarnya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan pandemi covid-19," ujar Masduki dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (27/7).

Masduki mengatakan, dalam rapat koordinasi itu, Wapres justru memberi aspirasi kepada Khofifah dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Masduki mengatakan, selain Jawa Timur, Wapres juga melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 daerah lain, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Di setiap rapat koordinasi, Wapres kata Masduki, menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan di masing masing provinsi.

Terutama terkait penerapan PPKM Darurat, 3T (testing, tracing, dan treatment), Vaksinasi, dan distribusi Bansos, termasuk penyerapan anggaran dan koordinasi antar gubernur, bupati/walikota, dan TNI/Polri, serta pemerintah pusat .

Karena itu, ia menegaskan monitoring tidak hanya untuk wilayah Jawa Timur saja."Dengan demikian, bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tapi semua provinsi. Tiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres," katanya.

Ia menambahkan, di setiap evaluasi Wapres, para gubernur juga telah menyampaikan klarifikasi dan progress penanganan terkininya di lapangan. Wapres juga langsung mengoordinasikan dengan para Menteri dan Pejabat Pusat terkait keluhan dan kendala yang dihadapi daerah, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan kepala BNPB. Misalnya terkair ketersediaan vaksin, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan sebagainya. 

"Wapres bukan hanya melakukan sorotan kritis, tapi juga memberi apresiasi dan motivasi pada capaian kemajuan di daerah," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement