Diklat Pegawai tak Lulus TWK KPK yang Tetap Digelar

Selain rekomendasi Ombudsman yang sudah keluar, masih ada satu lagi kajian terkait TWK KPK. Yaitu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.

Komnas HAM menargetkan rekomendasi kasus TWK KPK keluar atau selesai pada akhir Juli 2021. "Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, dan informasi tersebut segera dirampungkan pada akhir Juli 2021, mengacu pada situasi dan kondisi pandemi Covid-19," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, Kamis (22/7).

Ia mengatakan hari ini Tim Pemantauan dan Penyelidikan kasus TWK pegawai KPK telah melakukan pendalaman keterangan ahli. Upaya tersebut merupakan ketiga kalinya dilakukan terkait penggalian dari ahli.

Ahli yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM yakni ahli hukum tata negara yang dilakukan secara virtual. Pendalaman keterangan ahli guna memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hirarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum.

"Hal ini merupakan bagian dari tata kelola suatu negara hukum," ujar dia.

Sementara itu, Tim Advokasi Save KPK menduga adanya upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice oleh pimpinan lembaga antirasuah. Hal tersebut menyusul ditemukannya kecacatan administrasi dalam pelaksanaan TWK.

"Kami mendesak presiden memberhentikan Firli Bahuri dan kawan-kawan atau setidaknya menunjuk Plt (pelaksana tugas) agar indikasi Obstruction of Justice bisa diproses," kata Anggota Tim Advokasi Save KPK, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan, Kamis (22/7).

TWK memang telah menyingkirkan beberapa penyelidik dan penyidik yang diketahui tengah menangani perkara-perkara besar semisal bantuan sosial (bansos) Covid-19, suap lobster hingga skandal pajak. Tes tersebut telah menyingkirkan tujuh kepala satuan tugas yang memimpin beberapa kasus penyidikan perkara korupsi.

Kurnia mengatakan, dugaan upaya menghalangi penyidikan juga muncul setelah ditemukan pemalsuan keterangan dan tanggal surat perjanjian kerjasama yang mundur (back dated). Dia melanjutkan, temuan itu menunjukkan adanya kesengajaan dari pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu.

"Kepolisian RI, khususnya Kabareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana," katanya.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan, Surat Keputusan (SK) nomor 652 terkait penonaktifan pegawai KPK berstatus TMS seharusnya juga sudah tidak berlaku. Dia melanjutkan, hal tersebut juga berpaku setelah ditemukannya maladministrasi TWK oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Koalisi meminta KPK segera membatalkan semua keputusan terkait TWK dan mengaktifkan kembali, memulihkan serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai yang dinyatakan TMS. Termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara.

Koalisi meminta presiden untuk memimpin langsung pelaksanaan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman. Kepala negara juga diminta untuk mengawasi tindakan korektif yang harus dilakukan oleh KPK dan BKN.

"Serta mengambil alih proses dengan melaksanakan rekomendasi jika pimpinan KPK dan BKN tidak melaksanakan tindakan korektif sebagaimana hasil Laporan hasil akhir ORI," katanya.

Di saat yang bersamaan, Dewas juga diminta segera menindaklanjuti laporan pegawai KPK dan koalisi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan kawan-kawan. Kurnia mengatakan, KPK membuktikan dirinya independen dengan meneruskan indikasi Obstruction of Justice dalam Laporan Ombudsman.

"Koalisi masyarakat telah pula melaporkan Firli Bahuri dan kawan-kawan kepada Dewan Pengawas KPK karena itu temuan dalam Laporan ORI ini telah cukup sebagai bukti untuk memproses, menyidangkan dan menghukum Firli Bahuri dan rekan-rekan," katanya.

Seperti diketahui, TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas semisal penyidik senior, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan tes tersebut.

Puluhan pegawai TMS kemudian melaporkan pelaksanaan TWK ke Komnas HAM, Ombudsman hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ada pelanggaran HAM, maladministrasi serta bertentangan dengan putusan MK dalam tes tersebut.