REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 12 asosiasi taksi online di Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Perkumpulan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (PPASK) meminta pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan selesai pada 20 Juli mendatang karena semakin memperburuk tingkat okupansi dan jumlah perjalanan taksi online. Asosiasi juga meminta pemerintah memberikan insentif langsung kepada para pengusaha taksi online.
Ketua Umum PPASK Jawa Barat Michael Pratama Jaya dan Sekretaris Jenderal PPASK Jawa Barat, Akbar Ginanjar mengatakan, tingkat okupansi dan jumlah perjalanan yang dilakukan taksi online mengalami penurunan hingga titik terendah yaitu 20-30 persen sejak pandemi Covid-19 berlangsung pada Maret 2020 hingga saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 70 persen pengusaha atau penyedia taksi online memilih berhenti beroperasi sebab tidak dapat lagi menutup kebutuhan operasional sehari-hari.
“PPASK meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali (rencana) perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli karena akan lebih memperburuk ekonomi khususnya sektor usaha transportasi umum,” ujarnya, Ahad (18/7).
Ditengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM Darurat yang masih berlangsung, ia mengatakan selama ini pemerintah pusat belum memberikan bantuan insentif secara langsung kepada pelaku usaha transportasi umum. Pihaknya meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan kewajiban pajak kendaraan selama tahun 2021, pembebasan biaya pengurusan atau perpanjangan izin usaha angkutan dan insentif langsung kepada para pelaku usaha taksi online.
Pratama berharap pemerintah juga turut mengimbau perbankan atau multifinance untuk mempermudah pengajuan relaksasi atau restrukturisasi kredit bagi taksi online. Lebih jauh ia berharap pemerintah memberikan win-win solution bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi khususnya usaha transportasi umum.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan berkontribusi dalam penerapan protokol kesehatan setiap melayani masyarakat demi pemulihan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika