REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat Jawa- Bali hingga akhir bulan Juli nanti. Berbagai strategi terus diambil daerah guna menyiasati berbagai dampak yang mungkin terjadi.
Di sektor industri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, komunikasi intensif telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). "Dari kondisi yang ada, komunikasi kita dengan Apindo selama ini relatif bagus," kata dia usai mengikuti rakor secara virtual membahas PPKM Darurat di sektor industri bersama Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (16/7).
Karena, lanjut Ganjar, ada beberapa hal yang mesti lebih diperjelas lagi, misalnya soal Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bagi industri kategori esensial dan kritikal dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Karena dalam ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat, hanya kedua kegiatan industri tersebut yang masih diizinkan untuk beroperasi di tengah-tengah upaya pengetatan berbagai pembatasan.
Secara garis besar, kata Ganjar, setidaknya ada tiga strategi yang intensif dikomunikasikan dan coba dirumuskan bersama-sama dengan para pengusaha di Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya menyiasati PPKM Darurat. Sebab salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah industri sebenarnya sedang banjir order, sebagai dampak dari ledakan kasus Covid-19 di India, yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
"Maka semua itu mesti disikapi dengan membuat strategi-strategi yang paling tepat, karena industri di Indonesia untuk saat ini lagi payu-payune, (sedang laku) dan di atas angin," kata Gubernur Ganjar.
Ganjar mencontohkan, salah satu yang dilakukan adalah dengan mempercepat vaksinasi terhadap para pekerja di sektor industri, juga meminta agar mereka juga punya tempat isolasi mandiri yang sebenarnya juga bisa dikerjakan oleh masing-masing perusahaan.
"Sehingga kalau ada terjadi sesuatu berkaitan dengan Covid-19 pada karyawan di lingkungan kerjanya, bisa dirawat oleh mereka dan kita (pemerintah) pasti akan mem-back up," kata Ganjar.
Termasuk juga meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri dalam melaksanakan protokol kesehatan guna mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerjanya selama PPKM Darurat.
Sebab, kata Ganjar, dari 40 Industri di Jawa Tengah ada 11 industri yang melakukan pelanggaran selama PPKM Darurat. 11 industri pelanggar tersebut juga ditindaklanjuti dan dikomunikasikan agar bisa memperbaiki dan mengikuti aturan yang ada.
"Rata-rata dari industri yang kita sampling kemarin sudah mengikuti instruksi Mendagri. Tapi ada lagi beberapa kondisi-kondisi yang masih butuh perbaikan di dalam pelaksanaan PPKM darurat ini," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
