Rabu 14 Jul 2021 08:31 WIB

Wiku: Selama PPKM Darurat, Kinerja Posko Covid-19 Meningkat

Laporan kinerja posko terbanyak berasal dari kelurahan di DKI Jakarta, DIY, dan Bali

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Hiru Muhammad
Petugas kesehatan melakukan tes swab antigen COVID-19 terhadap penumpang kapal yang baru tiba dari Pulau Sabang di Posko Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Senin (12/7/2021). Operasi penyekatan yang berlangsung hingga tanggal 19 Juli 20021 di pintu masuk dan keluar pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh sebagai zona merah itu sebagai syarat penyeberangan sesuai aturan Pengetatan PPKM Mikro untuk mengantisipasi peningkatan kasus CID-19.
Foto: ANTARA/AMPELSA
Petugas kesehatan melakukan tes swab antigen COVID-19 terhadap penumpang kapal yang baru tiba dari Pulau Sabang di Posko Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Senin (12/7/2021). Operasi penyekatan yang berlangsung hingga tanggal 19 Juli 20021 di pintu masuk dan keluar pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh sebagai zona merah itu sebagai syarat penyeberangan sesuai aturan Pengetatan PPKM Mikro untuk mengantisipasi peningkatan kasus CID-19.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa atau kelurahan selama satu pekan pelaksanaan PPKM Darurat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah yang naik hampir 200 persen, laporan pembatasan jam malam naik 157,13 persen, serta laporan kegiatan menutup rumah ibadah pada zona oranye dan merah naik 116,4 persen.

“Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan. Mengingat tindakan-tindakan ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan Covid-19 tidak semakin meningkat di tengah masyarakat,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers.

Satgas mencatat laporan kinerja posko terbanyak berasal dari kelurahan di DKI Jakarta, DIY, dan Bali dengan lebih dari 50 persen poskonya yang melaporkan kinerja. Sedangkan laporan kinerja posko di 20 provinsi lainnya tercatat tak mencapai 10 persen dari total kelurahannya.

Yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Wiku pun meminta seluruh gubernur dari provinsi tersebut agar segera melakukan perbaikan secara tegas di wilayahnya mereka. Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah agar memastikan anggaran posko di tiap masing wilayahnya tersedia serta dapat digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

“Minggu lalu sudah saya sampaikan untuk segera membentuk posko yang mana di minggu ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko,” kata dia.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement