REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koalisi SOS Nakes yang merupakan gabungan dari Public Virtue Research Institute (PVRI), Amnesty International Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Kawal COVID-19 meminta agar pemerintah bertanggung jawab atas kematian tenaga kesehatan di era pandemi.
Kebijakan PPKM darurat yang terlambat membuat Indonesia mencetak rekor angka positif baru setiap hari. "Kami menyesalkan bertambahnya kematian nakes. Seharusnya itu bisa dicegah jika pemerintah serius melindungi mereka,” kata Direktur Program di PVRI Miya Irawati dalam keterangan tertulis, Jumat (9/7).
Miya menjelaskan, kondisi Indonesia seharusnya tidak akan sampai separah saat ini. Bila, pemerintah tidak mengesampingkan kesehatan dan keselamatan sejak awal.
"Konsekuensi kebijakan yang mementingkan ekonomi dan mengesampingkan kesehatan dan keselamatan sejak awal. Jika penanganan virus gagal, semua prioritas ekonomi pasti sia-sia. Perhatikanlah seluruh warga, jangan ada perlakuan istimewa bagi kalangan tertentu. Utamakan warga miskin,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri meminta perhatian pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan. “Kami mendesak presiden untuk menghormati kerja para tenaga kesehatan, menjamin perlindungan mereka dan keluarga, sehingga tidak ada lagi nakes yang gugur di garda terdepan,” kata Nurina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika