REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dalam perannya sebagai National Representative Indonesia dalam ASEAN SMART CITY NETWORK (ASCN) menghadiri 50 Flags Investment Forum di Dubai, UAE. Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZAmenjelaskan pihaknya telah mengirim tim dari Direktorat Kawasan Perkotaan, dan Batas Negara untuk mempelajari praktek pelayanan publik di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Selama di sana, perwakilan Ditjen Bina Adwil Kemendagri juga bertemu dengan komunitas investor dari Uni Emirat Arab (UEA) dan konsultan global, seperti Frost & Sullivan.
“Mereka menunjukkan minat yang signifikan terhadap Indonesia dan 26 Pilot Cities dalam program Asean Smart City Network (ASCN). Mudah-mudahan ini segera terealisasi dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (8/7).
Dengan menggandeng kementerian/lembaga dan PT Napindo Media Ashatama dalam penyelenggaraan ITE 2021 Expo & Forum, menurut Safrizal, para konsultan global dan asosiasi industri pendukung akan bahu membahu dalam mengkonsep sebuah platform inovasi terbuka untuk membangun ekosistem digital dalam pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan program kegiatan maturasi perkotaan yang akan dilaksanakan di Indonesia, dengan pilot project DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kab. Banyuwangi.
Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkotaan yang saat ini sedang disusun, di mana pengukuran indeks kota cerdas akan diukur berdasarkan SNI 37122 yang diadopsi dari ISO 37122
“Platform ini bertujuan membangun ekosistem produktif dari penyedia solusi, baik di dalam negeri, global, maupun komunitas investor, untuk mewujudkan kota-kota yang cerdas dan berkelanjutan. Tentunya dengan dukungan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan layanan publik kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai negara maju, Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan dalam pengembangan wilayah perkotaan. Pemerintah daerah (pemda) harus mengantisipasi arus perpindahan penduduk ke kota yang cepat. Urbanisasi dan pembangunan kota biasanya diikuti masalah penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, permukiman kumuh, dan kebutuhan energi yang meningkat.
Ditjen Bina Adwil Kemendagri telah menyelenggarakan Integrated Technology Event (ITE) sejak tahun 2019 yang menjadi ajang pertemuan internasional dari berbagai stakeholder utama dari ekosistem smart city di Indonesia, sayangnya ajang tahunan ini tidak dapat terlaksana di tahun 2020 akibat pandemi, di tahun 2021 perhelatan ini kembali direncakan akan dilangsungkan di Surabaya di bulan November. Dalam ajang ini Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal mengatakan Kemendagri berkomitmen dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di sejumlah sektor, seperti air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan pemenuhan pelayanan dasar lainnya di daerah dengan menghadirkan berbagai solusi tersebut dalam giat pameran INDO WATER, INDO WASTE, INDO RENERGY, INDO SECURITY, INDO FIREX & INDONESIA INTERNATIONAL SMART CITY EXPO & FORUM (IISMEX).
“Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dalam menyelesaikan berbagai tantangan tersebut, tentu dibutuhkan investasi yang sangat besar di berbagai sektor. Pemerintah tak bisa sendirian, maka membutuhkan partisipasi dari swasta,” ujarnya.
Subdit Perkotaan Ditjen Bina Adwil Kemendagri telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam membuat pelayanan publik yang baik.
Ditjen Bina Adwil mendorong kerja sama pihak swasta, baik perusahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan para inovator untuk mencari solusi terbaik dalam membenahi permasalahan pelayanan publik di perkotaan sesuai dengan maturasi perkotaan cerdas berbasis ISO 37122 tentang Sustainable Cities and Communities – Indicators for Smart Cities.
Ikuti Whatsapp Channel Republika