REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS--Bupati Ciamis Herdiat Sunarya meminta para aparatur sipil negara (ASN) tetap melayani masyarakat selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia menegaskan, pemerintah harus memahami perannya dalam memberikan pelayanan.

"Kita sebagai ASN harus benar-benar mengerti situasi dan kondisi lapangan saat ini, apakah termasuk dalam sektor esensial, nonesensial ataukah kritikal," kata dia melalui keterangan resmi, Kamis (8/7). 

Menurut dia, dalam kondisi PPKM darurat semua SKPD harus peka terhadap peran dan fungsinya. Sebab, masing-masing SKPD mempunyai peranan yang sama-sama penting. 

Herdiat mencontohkan, SKPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan oksigen itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bukan Dinas Kesehatan atau RSUD Ciamis. Disperindag harus memastikan ketersediaan oksigen mulai dari penyediaan, pendistribusian dan lain sebagainya.

"Jadi, jika Disperindag di nonesensialkan dengan ketentuan 100 persen WFH maka bagaimana oksigen bisa tersedia," kata dia.

Begitu juga halnya dengan Dinas Pertanian, lanjut Herdiat, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol kebutuhan dan ketersediaan makanan agar tidak terjadi kelangkaan. Artinya, ASN di Dinas Pertanian tak bisa WFH 100 persen. "Dalam hal ini kita harus ideal dalam menentukan kebijakan, itu semua demi masyarakat. Jangan sampai kita tidak mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu," kata dia. 

Ia menerangkan, setiap SKPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Ciamis. Karena itu, ia mengimbau kepada eselon II dan III agar tetap masuk. "Kalau perlu, digilir piket, tidak ada yang tidak stand by. Semua harus sinergi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika