REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyoroti sikap rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI usai menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial. Menurutnya, otoritas kampus memang berhak untuk memanggil mahasiswa UI, hanya saja dalam pertemuan itu tidak perlu dipaksakan untuk mencapai kesepakatan.
"Bila memang kemudian tidak bersepakat, kami berharap tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya," kata Herzaky kepada Republika, Senin (28/6).
Menurutnya, generasi masa depan Indonesia perlu diberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Karena itu ia menyarankan agar pihak kampus bisa memfasilitasi mahasiswa agar bisa bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Bapak Presiden memang sedang kesusahan dalam menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi karena Pandemi Covid-19. Mungkin saja jika mendapat masukan baru dan segar dari adik-adik mahasiswa bisa membantu Beliau berpikir dengan lebih jernih lagi," ucapnya.
Ketua Ikatan Alumni (Iluni) UI itu mengapresiasi keberanian mahasiswa BEM UI dalam menyampaikan kritik. Ia memandang kritikan tersebut sebagai tanda sayang mahasiswa kepada presiden agar presiden tidak mengambil langkah atau kebijakan yang keliru.
"Mahasiswa yang kritis itu adalah bagian dari sejarah bangsa, sejak Soekarno. Juga sejarah demokrasi kita yang pada gilirannya membuka kesempatan pada putra putri terbaik bangsa menjadi Presiden, termasuk Joko Widodo," kata dia.
Menurutnya, keberanian dan posisi non partisan mahasiswa harus terus didukung sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Lagipula, ia mencermati para mahasiswa BEM UI ini tidak asal kritik, ada kajian serius dan referensi yang dicantumkan dalam unggahan terkait kritikan tersebut.
"Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap. Perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
