Selasa 08 Jun 2021 10:37 WIB

Sederet Pasal Kontroversial dalam Draf RKUHP Terbaru

RKUHP memuat ancaman 4,5 tahun penjara bagi penghina kepala negara.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi RKUHP
Foto:

4. Ngeprank

Istilah prank mencuat dalam beberapa tahun terakhir seiring tren bekerja sebagai pembuat konten. Namun, mereka yang berkecimpung dalam bisnis ini patut waspada. Sebab, aksi ngeprank kini diatur dalam RKUHP. Para pelaku ngeprank kelak akan diancam pidana denda hingga penjara.

Hal itu tertuang dalam Pasal 335 RKUHP yang berbunyi:

"Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II".

Nantinya, besaran denda yang wajib dibayarkan pembuat prank adalah sebesar Rp 10 juta. Hukuman denda itu bisa diganti dengan pidana penjara kalau pelaku tak mampu membayarnya.

Mereka yang menjadi korban prank dan merasa tak terima  bisa melaporkannya menggunakan Pasal 439 RKUHP yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau  pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

5. Gelandangan

Uniknya, gelandangan pun tak luput diancam oleh RKUHP. Gelandangan diancam dengan denda maksimal sebesar Rp 1 juta sesuai pasal 431 RKUHP yang bunyinya:

"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp 1 juta)." 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement