REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Tanjung Carat, dan Pelabuhan New Ambon, dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik nasional

"Secara khusus Kementerian Perhubungan dapat penugasan dari Bapak Presiden, yaitu melakukan penyelesaian, optimalisasi, dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

Budi mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru tersebut mampu mendorong peningkatan proyek andalan lainnya. Dia menuturkan, Kemenhub akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan, dan pelabuhan perikanan dalam satu kawasan.

Untuk merealisasikan hal itu, Kemenhub diberikan target untuk menyelesaikan pada  2023. "Kemenhub mempersiapkan segera segala sesuatu terkait rencana menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan new Palembang port sebagai pelabuhan hub di Sumatra Selatan," kata Budi.

Dia menambahkan, pemerintah akan menggunakan skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta (blended finance) untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal tersebut dilakukan lantaran ruang fiskal pagu indikatif 2022 Kemenhub turun 20,35 persen atau sebesar Rp 8,4 triliun dibandingkan dengan tahun 2021.

Pagu indikatif anggaran Kemenhub sebesar Rp 41,3 triliun pada tahun 2021, sementara pada 2022 turun menjadi sebesar Rp 32,9 triliun. Selain itu, kata Menhub, pemerintah juga masih fokus menangani pandemi Covid-19 dan melakukan pengadaan vaksin.

"Pendanaan menggunakan blended finance melalui APBN dan KPBU solicited, jadi ada juga dana swasta yang masuk ke proyek-proyek tersebut," ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika