REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang tak ingin berkoalisi dengan partainya sah saja. Namun pernyataannya itu kontradiktif, karena ideologi serupa juga ada pada partai lain yang berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Variabel-variabel yang dipresentasikannya dimiliki juga dalam koalisi partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahan Jokowi di bawah koordinasi PDIP saat ini. Jadi apa yang disampaikannya kontradiktif," ujar Kamhar lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (29/5).
Ia menjelaskan, hingga saat ini Partai Demokrat memang belum pernah berkoalisi dengan PDIP. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang keduanya untuk berkoalisi di kemudian hari.
"Apalagi secara ideologis yang menjadi penghalang untuk kemungkinan membangun koalisi di kemudian hari. Ingat pameo dalam politik, tak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali kepentingan," ujar Kamhar.
Hasto yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Bansos, disebut Kamhar sebagai kekecewaan PDIP di masa lalu. Pasalnya saat dua periode pemerintahan SBY, PDIP tak menjadi partai pemenang.
"Semua yang mengerti ekonomi dan kebijakan publik bisa memahami dan menerima bahwa kebijakan Pak SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program Bansos dan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Hasto mengungkapkan PDIP sulit berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto mengatakan ketidakcocokan tersebut lantaran keduanya memiliki ideologi yang berbeda.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," ujar Hasto.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Mereka) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika