REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Rodon Pedrason, mengakui pihaknya mempunyai rencana pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui pinjaman luar negeri. Namun, dia menyatakan, hal itu tidak akan membebankan keuangan negara.
"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan bebankan keuangan negara. Sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," ungkap Rodon saat dikonfirmasi oleh Republika.co.id lewat pesan singkat, Sabtu (30/5) malam.
Rodon menerangkan, negara-negara yang dipilih untuk dipinjam uangnya dalam rangka pemenuhan alutsista Indonesia merupakan negara yang memberikan pinjaman dengan tenor hingga 28 tahun. Selain itu, bunga pinjaman yang diincar juga bunga yang kurang dadi satu persen. "Negara-negara yang berikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari satu persen," tutur dia.
Selain itu, Rodon juga menjelaskan, proses perancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih dilakukan. Menurut dia, rancangan Perpres tersebut belum rampung. "Proses Perpres masih berlanjut. Kita tunggulah. Semestinya besarnya jumlah pinjaman, merupakan rahasia negara toh? Karena menyangkut tentang postur pertahanan kita," kata dia.
Rodon mengungkapkan, perlunya memoderinisasi alutsista merupakan sebuah keniscayaan. Dia mengatakan, alutsista boleh saja berusia tua, tapi tidak boleh sampai usang. Namun, dia juga mengingatkan, figur pertahanan juga harus moderen dan kuat dengan kapabilitas yang mumpini. "Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam jangka lama," ungkap Rodon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
