REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membedakan penyebutan kelompok yang pemerintah kejar lantaran dianggap sebagai teroris di Papua. Dia mengatakan, sebutan kelompok yang pemerintah tindak tegas bukanlah kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, melainkan KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, dan KKB lain dengan nama pimpinan gerakan itu di belakangnya.
"Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua,” ujar Mahfud dalam dialog soal situasi Papua bersama sejumlah pihak lain, Kamis (27/5).
Dalam dialog ini, Mahfud kembali menegaskan, pemerintah membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog. Sebagian besar warga Papua, kata dia, yang menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai.
Mahfud mengungkaplan, berdasarkan survei yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua. Itu didapatkan dari 82 persen warga Papua setuju Otonomi Khusus (Otsus) dan 10 persen menyatakan terserah.
“Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya delapan persen yang menolak," kata Mahfud.
Dia kembali menerangkan, delapan persen yang menolak itu terbagi tiga kelompok, yakni kelompok yant bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Untuk kelompok terakhir, KKB, merupakan kelompok dengan jumlah yang paling kecil di antara dua lainnya.
"Paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika