REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik akurasi data pemerintahan yang rendah. Salah satu contohnya, Jokowi mengungkapkan, adalah data penerima bantuan sosial yang tumpang-tindih antara pusat dan daerah. Akibatnya, penyaluran bantuan menjadi lambat.
"Dan, ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021, Kamis (27/5).
Jokowi pun secara khusus menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal perbaikan pengelolaan data ini. Presiden memerintahkan BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk bersama-sama memperbaiki keandalan data dan mengurangi perbedaan basis antara pusat dan daerah.
"Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki, gunakan, manfaatkan," kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meminta para menterinya dan kepala daerah untuk menjamin APIP bisa menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Para pimpinan lembaga diminta memberikan akses informasi yang terbuka dan transparan.
"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat banyak terjadi, dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat," katanya.
Namun, di sisi lain, Presiden juga mengingatkan BPKP dan APIP agar bekerja secara optimal tanpa memberi kesan menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan. BPKP dan APIP, kata Presiden, memiliki poin penting tugas yakni membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan secara akuntabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
