REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, adanya 17 jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kosong, merupakan hal biasa. Baik dalam pemerintahan daerah hingga pusat, kadang hal itu memang terjadi.
"Itu memang ada prosesnya, ada masanya kemudian ada penyebabnya yakni ada pergantian, penyegaran, mutasi kan biasa. Jabatan itu di mana saja dari tingkat pusat sampai kelurahan di seluruh Indonesia itu biasa ada penyegaran ada mutasi ada reposisi dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota DKI, Kamis (21/5).
Karena banyaknya jabatan kosong tersebut, kata dia, cukup banyak posisi strategis di Pemprov DKI yang diisi oleh pelaksana tugas (plt). Meski begitu, Riza menyebut ,banyaknya plt juga dikarenakan kondisi Pemprov DKI sendiri.
"DKI ini kan besar, anggarannya besar, ruang lingkupnya besar, tanggung jawabnya besar, posisi jabatannya juga besar, justru posisi jabatan yang berganti juga lebih banyak dari daerah-daerah lain," ucap ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.
Untuk mengisi kekosongan jabatan itu sendiri, Riza mengatakan, Pemprov DKI sedang melakukan proses pengisian jabatan lewat mekanisme lelang. Proses itu ditargetkan bisa rampung pada 4 Juni 2021.
"Jadi kita tunggu. Kami mengajak semua ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses lelang, agar ASN dan pimpinan daerah juga memahami kinerja, kemampuan, kelebihan dan kekurangannya," ucap Riza.
Anggota Komisi II DPR yang juga eks Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat merasa heran atas fenomena kosongnya belasan jabatan di Pemprov DKI. Menurut dia, posisi eselon II merupakan jabatan strategis untuk mengembangkan potensi diri.
"Agak aneh juga. Umumnya ASN ingin meningkatkan kariernya dengan menduduki jabatan-jabatan strategis, untuk menjawab tantangan sekaligus mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki," kata Djarot kepada wartawan, Kamis.
Djarot mengatakan pada era kepemimpinannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kekosongan jabatan tidak pernah terjadi. Pasalnya, banyak cadangan ASN yang telah mengikuti lelang jabatan.
"Hal ini, seingat saya, tidak pernah terjadi di masa Ahok-Djarot. Hampir tidak ada kekosongan jabatan karena DKI mempunyai stok yang cukup banyak ASN, yang sudah mengikuti lelang jabatan, sehingga, kalau ada yang mundur atau tidak cakap bekerja, bisa cepat diganti," tutur politikus PDIP itu.
"Perumpamaan dari Pak Ahok seperti dalam sepakbola. Kita punya banyak pemain cadangan yang siap menggantikan mereka yang tidak bisa kerja dengan baik," ucap Djarot menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika