REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arief tak ingin KPK terpaksa meluluskan pegawai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk dialihfungsikan menjadi ASN.

"Presiden Jokowi tidak boleh mengintervensi hasil tes TWK pegawai KPK yang enggak lulus. Ini bisa jadi preseden buruk. Jika 75 pegawai KPK diluluskan untuk jadi ASN maka seperti guru/dosen /perawat, pegawai honorer yang tidak lulus tes TWK untuk jadi ASN harus diluluskan juga," kata Arief dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (18/5).

Arief menganggap guru/dosen dan perawat jauh lebih penting daripada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk jadi ASN. Menurutnya, guru/dosen dan perawat yang berstatus honorer dan tidak lulus tes TWK untuk jadi ASN harus diluluskan jika Jokowi mengintervensi KPK dan BKN.

"KPK tidak akan kiamat tanpa 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK," ujar Arief.

Arief menuding kinerja KPK sudah sangat buruk sebelum tes pegawai KPK untuk jadi ASN. Sehingga menurutnya pantas KPK dibubarkan.

"Lebih bagus dibubarkan dan anggaran KPK yang besar dialihkan ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri untuk meningkatkan pemberantasan korupsi," ucap Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika