REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat ekonomi hijau (green economy). Menurutnya, perlu komitmen untuk mendukung kebijakan itu, termasuk anggaran negara agar pengembangan ekonomi hijau tidak hanya wacana.
"Kita dukung pelaksanaan ekonomi hijau ini, tapi kita belum melihat secara jelas program konkretnya seperti apa. Sebenernya kita sudah bantu dalam bentuk komitmen menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyelesaikan persoalan, termasuk industri hijau," kata anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid dalam keterangan tertulis.
Wahid melanjutkan, jika ekonomi hijau semakin berkembang, diikuti pengurangan penggunaan energi berbasi fosil, jadi langkah penting Indonesia untuk mencegah krisis iklim. Menurut Wahid, perlu kebijakan yang jelas agar pelaksanaan ekonomi hijau tidak sekedar wacana.
Wahid menilai bahwa, untuk mewujudkan ekonomi hijau ini perlu dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan manajemen yang baik antara pusat dan daerah.
"Kalau pendanaannya mengandalkan investor, kita perlu cari investor yang memiliki komitmen untuk mewujudkan green economy. Jika mengandalkan APBN, harus ada porsi khusus untuk ekonomi hijau. 5 persen sampai 10 persen, 5 persen saja sudah selesai itu ekonomi hijau," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
