Poros Serpong, Repetisi Sejarah, dan Keluar dari Malapetaka

Oleh : Tamsil Linrung, Senator DPD RI - Komite III Membidangi Sektor Pendidikan

Kita tahu, dan dapat menangkap situasi kebatinan publik terkait problematika kebangsaan tersebut. Banyak yang gregetan. Hanya saja, ketakutan menyampaikan aspirasi, lantas mengunci diri. Menjauh dari ruang-ruang artikulasi berpendapat. Pasalnya, jerat kriminalisasi hingga jebakan UU ITE mengintai setiap saat.

Maka dalam situasi seperti ini, publik merindukan figur-figur kuat dan secara representatif mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Kekosongan tersebut, kita harapkan dapat diisi oleh sosok seperti La Nyalla, Jenderal Gatot, Rizal Ramli dan tokoh-tokoh vokal lainnya. Mereka yang siap jadi penyambung lidah rakyat sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh Bung Karno.

Namun, kita juga realistis. Menjadi jembatan aspirasi rakyat tentu saja hanya akan efektif dilakukan dalam koridor instrumen struktural negara. Artinya, ada mekanisme politik yang harus dilalui oleh mereka yang dapat kita pegang komitmennya untuk membangun bangsa. Yaitu melalui proses kontestasi elektoral. Pilpres.

Persoalannya, mekanisme elektoral saat ini dirancang super eksklusif. Bahkan terkesan rancu dan kontradiktif dengan term-term demokrasi. Sistem elektoral didesain menutup peluang banyak figur yang kredibel, berintegritas dan punya kapasitas untuk maju dalam kontestasi bila tidak berasal dari partai politik.

Sementara partai-partai saat ini, menurut para pakar politik, cenderung feodal. Nyaris tidak ada parpol yang punya sistem regenerasi dan sirkulasi elit yang sehat. Padahal, parpol kita harapkan menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan nasional yang terdepan. Harapan yang tampaknya harus dipetieskan.

Maka sudah tepat langkah DPD jika secara kelembagaan mendorong kembali gagasan menghapus presidential threshold untuk menjaring sebanyak mungkin kandidat presiden. Agar tersaring figur yang paling tepat untuk memimpin negeri ini. Apalagi, banyak kepala daerah berprestasi yang layak diberi ruang. Sebagai artikulator kepentingan daerah, DPD idealnya membuka jalan bagi figur-figur dari daerah tersebut.

Tanpa membuka ruang kontestasi kepemimpinan selebar-lebarnya, maka yang muncul hanya kandidat yang itu-itu saja. Kita disuguhi menu lama. Bahkan barangkali sudah kadaluarsa.

Sebaliknya, membuka peluang seluas-luasnya, akan memacu mekanisme meritokrasi yang sebetulnya merupakan fitur seleksi paling ideal dan kompatibel dengan sistem demokrasi. Meritokrasi di level parpol, maupun dalam spektrum lebih luas.

Figur yang berhasil dan sukses dari organisasi bisnis, militer, hingga organisasi kemasyarakatan, semua dapat menikmati pesta demokrasi secara gembira. Yang pada akhirnya, akan melahirkan pemimpin mumpuni. Punya kapasitas dan kompetensi mengelola bangsa yang besar ini tanpa tunduk dan diatur oleh kekuatan-kekuatan oligarki yang jadi sumber malapetaka kerusakan bangsa.