REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik Kamus Sejarah Nasional Jilid 1 menyenggol Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Soalnya adalah kamus tersebut, menurut Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, disusun pada 2017. Pada saat itu, Muhadjir menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud). 

Dalam rilis yang diterima Republika.co.id dari Muhadjir, Jumat, ia mengakui bahwa kamus itu memang proyek di Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Apakah Muhadjir mengetahui proyek penulisan kamus tersebut? Dalam rilis ia menyebut tidak tahu. “Mengenai program penulisan Kamu Sejarah Nasional itu sendiri saya tidak tahu dan tidak pernah dilapori,” kata dia. 

Baru setelah pekan lalu dan pekan ini kamus itu disorot oleh PBNU dan kemudian oleh berbagai ormas Islam lain menjadi polemik besar, Muhadjir mengatakan Hilmar barulah memberitahu perihal proyek penulisan itu. “Dia meminta maaf juga. Saya bilang ya namanya saja khilaf, ya mau diapakan lagi? Yang penting segera dicarikan jalan keluarnya.”

Muhadjir menambahkan, Dirjen Kebudayaan sudah memberi klarifikasi terkait tidak masuknya nama Hadrotus Syeikh KH Hasyim Asy’ari ke dalam nama nama tokoh bangsa di dalam kamus itu. Muhadjir mengatakan Hilmar mengakui bahwa itu adalah kealpaan yang dilakukan oleh staf di direktoratnya. “Nah, direktorat sejarah itu sekarang sudah dilikuidasi alias bubar,” kata Muhadjir. 

Dalam pernyataan resminya beberapa hari lalu, Kemendikbud akhirnya resmi menarik kamus tersebut dari laman rumah belajar Kemendikbud. Hilmar menjelaskan, kamus tersebut disusun pada 2017. Ia menyebut penyusunan kamus itu belum tuntas dan semestinya dilanjutkan. Namun tahun anggaran berikutnya tidak dilanjutkan. Pada 2019, Kemendikbud membangun website rumah belajar kemendikbud sebagai portal belajar online. Kemendikbud berinisiatif memasukkan seluruh buku digital yang pernah disusunnya ke dalam portal tersebut, termasuk kamus itu.

Hilmar mengatakan, penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan permasalahan kekurangan yang ada di buku sejarah bisa diselesaikan. "Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini," kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (20/4).

Hilmar menegaskan pihaknya tidak sengaja menghilangkan dan mengunggah naskah yang belum selesai. Narasi yang beredar bahwa Kemendikbud menghilangkan tokoh sejarah menurut Hilmar sama sekali tidak benar.

Hilmar mengatakan pihaknya sedang menyusun versi final dari kamus ini. Kemendikbud juga akan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. "Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Jadi ini benar-benar niatnya untuk mengoreksi kesalahan. Jadi kalau dia beredar tentu semua dari tokoh-tokoh penting dari pahlawan nasional akan masuk ke sana, berharap dalam tahun ini bisa diselesaikan penyempurnaannya," kata dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika