REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo belum mengumumkan reshuffle kabinet. Sebelumnya, Ngabalin sempat mengutarakan reshuffle dilakukan pekan lalu.
Wacana reshuffle menguat pascarencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi. Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).
Ngabalin menyebut, keputusan reshuffle perlu diambil secara cermat dan bijak. Pengumuman reshuffle pun akhirnya meleset dari prediksi Ngabalin.
"Sekarang ini dilakukan adalah penataan kembali kelembagaan dan penjadwalkan Bapak Presiden. Kan mesti ada SK baru dan pelantikan dua menteri itu Menteri Investasi dan Mendikbudristek," kata Ngabalin kepada Republika.co.id, Senin (19/4).
Ngabalin menjelaskan, penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek perlu penataan kelembagaan ulang. Hal inilah yang dianggap memakan waktu. Selanjutnya, Presiden Jokowi baru akan mengatur jadwal pengumumannya.
Baca juga: NU Kota Bogor Samakan Pendeta Jozeph dengan Terorisme
"Penekanannya harus dilantik menteri baru karena BKPM naik tingkat dari badan menjadi kementerian, kemudian Dikbud berubah nomenklaturnya jadi Kemendikbudristek. Itu prinsipnya. Maka, harus SK baru kemudian dilantik," ujar Ngabalin.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menanggapi belum diumumkannya reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Pangi menduga alasannya karen isu reshuffle sudah telanjur gaduh.
Pangi mengamati, Presiden Jokowi tak menyukai ramainya isu reshuffle. Ini disebabkan Ngabalin yang menyebut reshuffle dilakukan pada pekan lalu.
"Nanti mungkin sudah tenang, situasi tidak bising lagi bahas reshuffle baru ada kejutan. Presiden selama ini, pola kapan beliau reshuffle, kan begitu modelnya," kata Pangi kepada Republika.co.id, Jumat (16/4).