Selasa 06 Apr 2021 20:49 WIB

Komisi II DPR Dukung BPIP Bumikan Nilai-Nilai Pancasila

BPIP harus diperkuat dari segi kelembagaan seperti menaikkan status hukumnya

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya.Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa (6/4). Ketua Komisi II DPR H Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah-langkah BPIP untuk membumikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu dukungannya adalah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum bahan ajar mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Meskipun demikian, pihaknya mendorong BPIP segera menyelesaikan Draf Standarisasi Pendidikan Ideologi Pancasila sebagai pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat dan menyerahkannya kepada Komisi II.

"Ini (BPIP) harus diperkuat dari segi kelembagaan, seperti menaikkan status hukumnya dari Perpres menjadi Undang-undang itu komitmen kita," tegasnya.

Pihaknya bahkan mengajak BPIP, kementerian dan Lembaga lain untuk sinergi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. "Kita siap untuk melakukan sinergi dengan BPIP", tutupnya.

Kepala BPIP Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD mengatakan pihaknya telah menyelesaikan beberapa capaian strategis BPIP tahun 2020.  Capaian itu diantaranya penyusunan indikator nilai indeks aktualisasi Pancasila, penetapan standardisasi diklat PIP, penyusunan policy paper naskah kebijakan ekonomi Pancasila. "Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang Bapak Ibu sampaikan alhamdulillah kami sudah melaksanakan dan terus diupayakan," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan training of trainer terhadap guru mata pelajaran PPKn di 5 wilayah di Indonesia. "Untuk memaksimalkan kurikulum itu kami juga akan melakukan ToT terhadap guru PPKn di 5 wilayah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Utama BPIP DR Drs Karjono SH MHum mengatakan apa yang disampaikan anggota komisi II DPR akan menjadi sebuah catatan untuk kebaikan kedepannya. "Semua yang disampaikan Bapak Ibu dalam kesempatan ini, akan menjadi catatan kami," ucapnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut juga turut hadir Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP Tonny Agung Arifianto SE MAB, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Surahno SH MH, Kepala Biro Umum dan SDM BPIP Tri Purno Utomo SE Ak MH, Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian BPIP Sunoto Setyo SE MSi, Kepala Biro Pengawasan Internal dan seluruh Kedeputian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement