Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan Partai Masyumi Reborn. Meski begitu, partai berlambang Ka'bah itu tak terganggu dengan hadirnya partai yang memiliki kepanjangan Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu.
"Kami sebagai partai politik berbasis Islam tidak merasa terganggu dengan Partai Masyumi, karena irisannya berbeda, sangat berbeda," ujar Baidowi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/4).
Ia mengingatkan, sulitnya berpolitik bagi partai pada era demokrasi yang sangat terbuka saat ini. Terutama dalam merebut hati pemilih Muslim, yang sebelumnya sudah condong ke partai tertentu yang telah lama hadir.
"Berpolitik hari ini di era demokrasi yang sangat terbuka itu tidak mudah, seperti membalikkan tangan. Karena untuk merebut hati pemilih, terus sistem demokrasi yang sangat terbuka itu perlu effort yang sangat besar," ujar Baidowi.
Penunjukan Ahmad Yani sebagai ketua umum Partai Masyumi Reborn juga tak berpengaruh terhadap PPP. Sebab, ia sudah lama meninggalkan PPP sejak Pemilu 2019.
"Artinya, kalau PPP ditinggalkan Ahmad Yani itu sudah hal yang lama. Tidak membawa efek apa pun kepada PPP," ujar Baidowi.
Ia pun menunggu kiprah Partai Masyumi Reborn yang dipimpin oleh Ahmad Yani. Apakah partai berlogo bulan bintang itu dapat kembali berjaya, seperti yang dilakukan pada era Orde Lama.
"Tentu itu menjadi tantangan, tetapi saya yakin di PPP sendiri tidak terganggu karena kita memiliki basis yang berbeda dengan Partai Ummat dan Masyumi Reborn," ujar Baidowi.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menghargai terbentuknya kepengurusan Partai Masyumi Reborn periode 2021-2026. Setelah terbentuknya kepengurusan, partai yang diketuai oleh Ahmad Yani itu dinilainya akan menghadapi sejumlah ujian sebelum dapat mengikuti pemilu.
"Ada tahapan selanjutnya, apakah partai politik bisa ikut pemilu atau tidak, jadi ada beberapa tahapan dalam keikutsertaan sebagai partai politik pemilu," ujar Afriansyah saat dihubungi, Senin (5/4).
Setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ujian sebenarnya bagi partai politik adalah menarik suara rakyat. Dari sini, Partai Masyumi Reborn dinilai harus menyampaikan program-programnya yang ditawarkan kepada publik.
"Saya kira itu tidak mudah bagi sebuah partai baru yang didirikan, apalagi belum mendapatkan status sebagai sebuah badan hukum. Partai perlu kewibawaan yang diakui," ujar Afriansyah.
Meski begitu, sekali lagi ia menghormati terbentuknya Partai Masyumi Reborn yang dipimpin oleh mantan kadernya, yaitu Ahmad Yani. Menurutnya, itu merupakan hak warga negara untuk membentuk partai politik.
"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk membentuk partai politik. Sebagaimana kita maklum, eksistensi partai harus diuji dulu di lapangan," ujar Afriansyah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Masyumi Reborn ke depan. Ia menilai, Partai Masyumi Reborn tidak bisa melulu jualan jargon Islam di tengah kecenderungan pemilih yang tak ideologis.
"Untuk kepentingan kaderisasi internal ideologi memang penting, tapi logika pemilih lain. Mereka mencari partai yang bisa jadi sandaran kesulitan hidup mereka. Nah, ini tantangan Masyumi Reborn ke depan," kata Adi kepada Republika.co.id, Selasa (6/4).
Menurutnya, pemilih saat cenderung berpikir sederhana, yaitu memilih partai yang diharapkan mampu membantu kesulitan hidup mereka. Apalagi, dikatakan Adi, ada sekitar 80 persen ceruk pemilih yang bisa direbut Partai Masyumi Reborn karena belum terafiliasi dengan parpol mana pun. Itu artinya, eksis tidaknya Partai Masyumi Reborn sangat tergantung kerja politik yang sesuai dengan selera pemilih.
"Karenanya, Masyumi Reborn perlu kerja nyata untuk meyakinkan pemilih bahwa partai ini berbeda dengan partai lain," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
