Ahad 28 Mar 2021 17:49 WIB

Pemudik Masuk Bandar Lampung Wajib Punya Sertifikat Vaksin

Bandar Lampung akan melakukan pengetatan pintu-pintu masuk jelang Lebaran.

Pekerja bandara antre untuk mengikuti vaksinasi massal, di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Lampung, Jumat (26/3). (ilustrasi)
Foto: Antara/Ardiansyah
Pekerja bandara antre untuk mengikuti vaksinasi massal, di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Lampung, Jumat (26/3). (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, akan ada pengetatan bagi masyarakat yang ingin masuk Kota Bandar Lampung menjelang Lebaran. Salah satunya, wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

"Pada intinya tentang kebijakan mudik pemerintah daerah akan mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat. Kalau Pusat melarang, tentunya kami pun akan melarang warga untuk mudik," kata Wali Kota Eva Dwianadi Banda Lampung, Ahad (28/3).

Baca Juga

Namun begitu, lanjut dia, meskipun pemda telah melarang warganya untuk melakukan mudik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, pemkot tidak memiliki kewenangan untuk menahan masyarakat dari provinsi lain untuk datang ke sini. "Maka sebagai antisipasinya nanti akan kita perketat lagi penjagaan di pintu masuk kota ditambahkan mereka yang bukan warga Bandarlampung harus memiliki sertifikat vaksinasi," kata dia.

Dia pun berharap kepada semua pemerintah daerah dapat menjalankan perintah dari Pemerintah Pusat guna melarang warganya untuk tidak mudik lebaran, terutama daerah-daerah tetangga seperti Palembang, Jambi dan sekitarnya. Menurut Eva, saat ini sebisa mungkin masyarakat menghindari kerumunan dan mobilitasnya serta menjaga kesehatan tubuh guna terhindar dari Covid-19 meskipun sudah ada vaksinasi

."Lebih baik kita beraktivitas di rumah saja, terutama nanti saat Lebaran agar terhindar dari infeksi virus corona," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021 atau lebaran. Larangan mudik tersebut tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement